JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat kolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dalam mendampingi mantan narapidana terorisme (napiter). Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial berjalan terarah melalui pendekatan yang humanis serta sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Iwan Ristiyanto, mengatakan penyuluh agama memiliki posisi strategis dalam proses pendampingan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, keterlibatan mereka harus dibarengi koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur pemerintah di wilayah setempat.
“Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis,” ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, koordinasi diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangannya. Penyuluh agama juga perlu mengetahui petugas yang bertanggung jawab di wilayah pendampingan sehingga komunikasi dan pelaksanaan pembinaan dapat berlangsung secara terarah.
Iwan menegaskan, penanggulangan terorisme tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi bagian penting untuk membantu mantan napiter kembali menjalani kehidupan secara wajar di tengah masyarakat.
Dia mencontohkan program pendampingan terhadap 33 orang yang dipulangkan dari Suriah. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenag, untuk membantu proses pemulihan serta penyesuaian mereka setelah kembali ke Indonesia.
Iwan juga mengingatkan bahwa paparan paham ekstremisme berlangsung melalui proses bertahap. Sikap intoleran dapat berkembang menjadi radikalisme dalam pemikiran maupun tindakan, hingga berujung pada keterlibatan dalam aksi terorisme.
“Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme,” katanya.
Karena itu, upaya pencegahan dan pendampingan perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi seseorang, mulai dari lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, hingga pengaruh ruang digital.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Muchlis M. Hanafi, mengatakan pendampingan terhadap mantan napiter merupakan tanggung jawab keagamaan sekaligus kemanusiaan.
Menurut dia, penyuluh agama perlu mengedepankan pendekatan humanis untuk membangun kepercayaan dengan orang yang didampingi. Proses pembinaan tidak cukup dilakukan melalui ceramah atau nasihat keagamaan, tetapi harus diawali dengan komunikasi yang baik dan pemahaman terhadap kondisi individu.
“Tidak semua harus diceramahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, insyaallah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan,” ucap Muchlis.
Dia menambahkan, penyuluh agama perlu memahami regulasi dan prosedur pendampingan sebelum menjalankan tugas di lapangan. Pemahaman tersebut penting agar proses pembinaan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak melampaui kewenangan.
Selain pemahaman regulasi, penyuluh juga perlu memiliki kemampuan komunikasi dan pendekatan sosial. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi keagamaan, tetapi turut memperhatikan kondisi, kebutuhan, serta proses penyesuaian individu yang bersangkutan.
Melalui kolaborasi Kemenag, BNPT, Densus 88, dan pemerintah daerah, pendampingan mantan napiter diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat rehabilitasi, mencegah keterpaparan kembali terhadap paham ekstrem, dan mendukung reintegrasi sosial.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!