Paparkan Pola Penyebaran Radikalisme di Kampus, Kepala BNPT Berharap Kampus Punya Pola Penanganannya

Semarang – Lingkungan perguruan tiggi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak para generasi muda calon-calon penerus bangsa harus terbebas dari penyebaran paham-paham radikalisme yang bersifat negatif seperti intoleransi, anti Pancasila, anti NKRi dan penyebaran paham-paham takfiri.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus berupaya mencegah paham-paham tersebu agar tidak menyebar di lingkungan kampus. Tidak hanya kepada mahasiswanya saja, tetapi juga terhadap para dosen dan civitas akademika lainnya.

Kali ini Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, memberikan penjelaskan kepada para pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Jawa Tengah untuk mendapatkan penjelasan mengenai fonomena penyebaran paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme di lingkungan Perguruan Tinggi.

Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LL Dikti (dulu bernama Kopertis) wilayah VI Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang sebagai pelaksabna acara.

“Kami menjelaskan bagaimana permasalah-permasalahan, nilai-nilai yang harus dijaga di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya. Bagaimana radikalisme bisa kita reduksi. Radikalisme sekali lagi saya ingatkan radikalisme yang bersifat negatif yaitu intoleransi, anti NKRI, anti Pancasila dan penyebaran paham-paham takfiri,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius, MH, di Graha Kebangsaan, Untag Semarang, Jumat (10/8/2018).

Mantan Sekretasis Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, dalam pertenuan terbatas tersebut dirinya menjelaskan secara rinci mengenai modus-modus dan pola bagaimana kelompok-kelompok tersebut masuk untuk menyebarkan paham-paham radikal negatif terebut di lingkungan kampus tersebut. Setelah dirinya menjelaskan panjang lebar, dirimya juga memberikan treatment (langkah-langkah) untuk mengantisipasi penyebaran paham tersebut.

“Treatment ini kami sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi ini. Nanti pada tingkat pengelola perguruan tinggi lah yang membuat pola penanganannya dengan apa dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi tersebut seperti apa yang sudah kami sampaikan,” ujar Kepala BNPT.

Namun demikian mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan bahwa BNPT tidak masuk secara langsung ke wilayah kampus tersebut. Semuanya diserahkan kepada manajemen kampus itu sendiri, Namun jika ada kesulitan dari pihak kampus, maka BNPT akan melakukan asistensi.

“Nah ini yang kami perbuat, supaya semua berjalan dengan baik. Ini agar anak-anak yang menjadi anak didiknya itu dapat menjadi generasi penerus yang luar biasa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Ini tujuan yang kita sampaikan disini kepada seluruh pengelola perguruan tinggi swasta di seluruh Jawa Tengah,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan, hal yang sama juga sudah ia lakukan dengan mengumpulkan para pimpinan perguruan tinggi swasta dan dosesn wilayah Jawa Timur sekitar dua pekan lalu di UPN Veteran Surabaya. Dirinya berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai pola yang sama. “Untuk pimpinan perguruan tinggi negeri sendiri sudah kita kumpulkan bersama Menristek Dikti di Jakarta, kita sampaikan hal yang sama,” tuturnya..

Oleh sebab itu mantan Kapala Divisi Humas Polkri ini berharap agar sosialsiasi ini menjadi suatu program yang merata, sama dalam mencegah paham-paham itu agar tidak masuk dan tidak berkembang di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya.

“Dan alhamdulillah ini dihadiri oleh bapak Gubernur dan bapak Kapolda serta yang lainnya. juga bisa memberikan ini. Sehingga bisa tahu secara langsung permasalah apa yang dihadapi di lingkungan pendidikan dan juga bagaimana mengatasinya,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Ketika ditanya para awak media mengenai berapa banyak Perguruan Tinggi yang terpapar paham-paham tersebut, Kepala BNPT enggan menjelaskan lebih rinci guna mencegah kecemasan di lingkungan orang tua siswa itu sendiri. Menurutnya penyebaran paham tersebut di lingkungan kampus tebal tipisnya berbeda-beda. Meski secara kuantitas jumlahnya kecil, tapi kalau dibiarkan akan dapat merusak semuanya.

“Yang kita didik ini adalah anak muda, calon-calon generasi penerus bangsa. Kita berusaha bagaimana caranya hal-hal seperti itu kita reduksi, kalau perlu kita hilangkan paham-paham seperti itu tidak mengganggu proses belajar dan mengajar. Sehingga kita bisa dapatkan anak didik yang betul-betul berkualitas bagi Indonesia ini. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh forum rektor ini,” ujarnya.

Dalam paprannya di hadapan para pimpinan perguruan tinggi mantan Wakapolda Metro Jaya ini mencontohkan salah satu perguruan tinggi di Pulau Sumatera yang beberapa waktu lalu digerebek Detasemen Khusus 88/Anti Teror Polri. Yang mana ditemukan bom rakitan yang dirakit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

“Coba anda bisa bayangkan ada bom rakitan di dalam lingkungan perguruan tinggi. Itu yang merakit alumni dari perguruan tinggi tersebut, mereka tinggal disitu. Pihak kampus harus jeli dalam mengawasi seluruh kegiatan di kampus. Jika perlu ambil alih semua pengelolaan kegiatan yang ada di linbkungan kampus. Jangan diserahkan kepada pihak luar,” ujar Kepala BNPT memberikan salah satu contoh.

Turut hadir pula dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Condro Kirono, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. Ir. Hamli, ME, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah, Sri Puryono, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Sadiman, SH dan usnur Forum Komunkasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Jawa Tengah lainnya.