Pancasila Dasar Negara Yang Seharusnya Jadi Pedoman Wujudkan
Kesejahteraan Masyarakat

Yogyakarta – Pancasila merupakan dasar negara yang seharusnya
dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto pada kegiatan
“Ngobrol Parlemen” di Yogyakarta, Sabtu (1/6/2024). Ia mengatakan,
Pancasila lahir dari perjuangan pendiri bangsa di tengah penjajahan.
Para pendiri bangsa memiliki komitmen yang kuat dalam mendedikasikan
diri untuk kemerdekaan bangsa.

“Cita-citanya kan cuma satu, merdeka, rakyat bisa sejahtera, rakyat
bisa bahagia, makmur, dan tidak dibawah bayang-bayang penjajahan.
Kontekstual sekali, 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, dengan proses
panjang. Kita perlu teladan-teladan. Aspek keteladanan ini perlu,
seperti kita lihat saat ini ada praktik-praktik yang melanggar standar
etik. Ini jadi PR kita bersama untuk mengedukasi terkait Pancasila,”
ungkap politisi muda PDI Perjuangan ini.

Selain Eko Suwanto, narasumber yang hadir dalam serial podcast itu
yakni, Wali Kota Yogyakarta periode 2001-2006 dan 2006-2011, Hery
Zudianto dan Rektor Universitas NU Yogyakarta 2017-2022, Prof Purwo
Santoso MA PhD.

Saat ini DIY memiliki Perda No 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan
Pancasila dan Wawasan Kebangsan. Ada tiga pendekatan pendidikan
Pancasila, melalui pendidikan formal di sekolah, non formal dari
kegiatan kebudayaan, dan informal dari keluarga.

”DIY memiliki Perda Ketahanan Keluarga, yang memberikan tanggung jawab
orang tua untuk memberikan pendidikan agama dan Pancasila. Tiga jalur
itu (pendidikan formal, nonformal, dan informal) harus jalan bareng.
Makanya keteladanan ini sangat penting,” kata lulusan Pasca-sarjana
UGM Yogyakarta ini.

Pihaknya pun mendorong agar DIY memiliki banyak museum. Tujuannya agar
generasi muda lebih mudah dalam memahami Pancasila.

Menurut dia, mempelajari Pancasila harus didasari dengan pengetahuan
sejarah bangsa.

“DIY ini kan punya banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Ini perlu
divisualisasikan, supaya Generasi Z ini lebih mudah memahami.

Ini PR Pemda DIY. Jogja punya banyak tempat bersejarah dan tokoh-tokoh
penting dalam mewujudkan kemerdekaan,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta periode 2001-2006 dan 2006-2011,
Hery Zudianto sepakat aspek keteladanan menjadi penting terutama bagi
pemimpin yang diangkat oleh rakyat.

Ia menilai jabatan bukan strata sosial, namun pembagian tanggung
jawab. Sehingga semua lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam
pembangunan negara.

Bahkan gerakan masyarakat justru merupakan kekuatan pembangunan yang
sesungguhnya.

“Kita bersyukur karena memiliki Pancasila, tetapi sayangnya kita tidak
pandai bersyukur. Pancasila ini makin lama malah lebih menjadi jargon,
hanya ada di momen-momen tertentu saja.

Padahal kan Pancasila ini pondasi, yang harus betul-betul dirasakan,
Pancasila ini seharusnya menjadi way of life,” ujarnya.

“Ketika jadi Wali Kota, saya mengimplementasikan sila ke 5 dulu.
Misalnya masalah stunting, saya membuat rumah gizi, meskipun kemudian
dihilangkan oleh penerus saya,” katanya.

“Lalu untuk mengentaskan kemiskinan membuat Kartu Menuju Sejahtera
(KMS). Jabatan itu kan jiwa kita untuk mengabdi, bukan untuk strata
sosial,” sambungnya.

Menurut dia, jika pemimpin menerapkan sila ke 5 terlebih dahulu, maka
akan lebih mudah untuk mewujudkan sila ke 4 dan selanjutnya.

Rektor Universitas NU Yogyakarta 2017-2022, Prof Purwo Santoso, MA.,
PhD menyebut Pancasila hadir sebagai representasi negara yang kini
disebut sebagai falsafah negara, ideologi negara, dasar negara, dan
sebagainya. Namun ia merasa Pancasila yang juga menjadi salah satu
mata kuliah di perguruan tinggi hanya ritual belaka.

“Hanya untuk menghabiskan SKS. Sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran
nggak ada bedanya. Pancasila hanya dilafalkan saja, tetapi tidak jadi
kode etik atau standar etik. Bagaimana mana implementasinya ya
suka-suka negara,” ungkapnya.

Ia menilai pendidikan Pancasila harus dijabarkan sebagai asah
keterampilan berfilsafat. Sebab Pancasila sudah memuat etik.

“Sebenarnya Pancasila sudah membuat refleksi konkret. Pak Karno
(Soekarno) sudah merumuskan norma-norma, kodenya sudah ketemu tinggal
disimulasikan,” tandasnya.