Ormas Pemuda Pancasila harus terus ikut Berperan Cegah Penyebaran Paham Radikal Terorisme di Masyarakat

Jakarta – Pencegahan penyebaran paham radikal terorisme adalah tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat termasuk diantaranya organisasi masyarakat. Ini adalah bagian dari Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi untuk mencegah narasi-narasi kekerasan mendominasi ruang publik agar generasi muda bisa terhindar dari paham-paham tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti Pemuda Pancasila diharapkan harus terus ikut untuk berperan serta untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme agar tidak menyebar di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, pada acara Talkshow Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam Rangka Membangun Kesiapsiagaan Nasional yang diselenggarakan di Kantor BNPT Jakarta, Jumat (3/7/2020).

“Pemuda Pancasila ini adalah aset bangsa yang terdiri dari para pemuda-pemudi Indonesia yang bisa menjadi partner pemerintah, dalam hal ini BNPT dalam rangka Kesiapsiagaan Nasional dan juga Kontra Radikalisasi untuk terus turut serta mencegah penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Lebih lanjut Kepala BNPT menuturkan bahwa dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kelompok-kelompok radikal terorisme itu semakin lama telah meninggalkan metode face to face atau bertemu langsung untuk menyebarakan paham tersebut. Saat ini kelompok tersebut sudah memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menyebarkan paham mereka kepada masyarakat luas.

“Mereka juga memanfaatkan channel-channel dari media sosial dan dalam hal tertentu bahkan mereka sangat senang ketika media mainstream memuat berita yang memberikan panggung kepada mereka,” ungkap mantan Kepala Divisi Humas Polri itu.

Oleh karena itu menurutnya, seluruh komponen bangsa ternasuk ormas Pemuda Pancasila dan ormas lainnya bersama-sama dengan pemerintah harus melakukan upaya bersama agar segala bentuk ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tidak sampai mendominasi di ruang publik.

“Karena jika mereka sampai dominan di ruang publik, kita khawatir anak-anak muda kita nanti akan memilih itu ketimbang ideologi Pancasila yang merupakan ideologi dan juga merupakan darsar negara kita,” tutur mantan Kapolda Papua tersebut.

Karenanya alumni Akpol 1988 itu berharap agar Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat yang memiliki basis massa besar di seluruh wilayah Indonesia dapat membantu BNPT untuk mengingatkan para generasi muda bahwa memang ada paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila.

“Jadi itulah kita berharap dengan Pemuda Pancasila, kita sama-sama mengingatkan generasi muda kita bahwa hari ini memang ada paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila. Hal ini dapat kita identifikasi kepada mereka-mereka yang mulai menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang dimaksud itu bukan hanya kekerasan secara fisik, tetapi juga kekerasan kata-kata yang bisa mempengaruhi generasi muda kita untuk kemudian melakukan aksi kekerasan,” terangnya.

Kemudian dalam kesempatan tersebut Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila KPH Japto Soelistyo Soerjosoemarno, SH menyampaikan apresiasinya kepada Kepala BNPT yang telah mengundang Pemuda Pancasila dan melakukan talkshow bersama.

“Jadi dalam 40 tahun terakhir usia Pemuda Pancasila, baru kali ini kami diundang oleh pemerintah dan yang mengundang itu adalah BNPT. Terkait dengan terorisme sendiri sebetulnya bisa dilihat, jika ada suatu organisasi yang Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)-nya bertentangan dengan Pancasila maka bisa saja itu kemudian disebut organisasi teroris dan sebagainya,” ujar Japto.

Menurutnya dalam hal beragama, kalau ada yang fanatik itu sebenarnya adalah hal yang normal. Namun yang tidak boleh itu adalah yang ekstrem dimana menganggap diri paling benar. Dan hal ini tentunya tidak bisa diselesaikan oleh BNPT saja.

“Sehingga karena ekstrem itu dia menganggap dirinya yang paling benar, ini yang kemudian jadi masalah. Masalah ini sendiri tidak bisa hanya diselesaikan oleh BNPT saja. Tetapi semua menteri, Gubernur hingga Bupati.Walikota juga harus ikut bertanggung jawab. Maka para Kepala Daerah itu harus komunikasi dengan warganya, diajak ngobrol,” ucapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo, SE, MBA, menjelaskan bahwa untuk mencegah generasi muda itu terpapar paham radikal terorisme tersebut tentunya diperlukan pendekatan khusus.

“Perlu pendekatan khusus jika ingin merangkul generasi milenial agar tidak terkena paham radikal terorisme itu, karena anak muda saat ini menggandrungi gadget dan media sosial. Maka perlu ditekankan melalui media yang sama bahwa Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofi Pancasila, Kebhinnekaan yang saling menghargai dan toleransi yang tinggi,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.

Acara tersebut dihadiri para pejabat BNPT yakni Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, M.Hum, Deputi III bidang Kerjasama Intenasional, Andika Chrisnayudanto, SIP, SH, MA;, Plt Sekretaris Utama (Sestama), Bangbang Surono Ak, MM, Inspektur BNPT Buntoro, Ak.,M.Ak., CA, CFE,QIA,CPRHM, Direktur Pencegahan Irjen Pol Ir, Hamli, ME serta Direktur Deradikalisasi Prof. Dr. Irfan Idris M.A