Optimalisasi Strategi Mitigasi Terorisme, BNPT Gelar Rapat Koordinasi Satgas Kontra Radikalisasi

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kegiatan Kontra Radikalisasi bersama lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Hotel Vasaka, Jakarta Timur, pada Selasa (20/10/2026). Langkah strategis ini diinisiasi sebagai instrumen mitigasi terhadap potensi aksi kekerasan dan terorisme, khususnya menjelang periode pergantian tahun.

Kepala Subdirektorat Strategi dan Diseminasi Kontra Radikalisasi BNPT, Kolonel Cpl Hendro Wicaksono, S.H., M.Krim., menyatakan bahwa sinergitas program pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme antar-K/L mutlak diperlukan agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Rapat ini bukan bertujuan untuk merumuskan program baru, melainkan menyelaraskan dan mensinergikan program-program yang telah berjalan di masing-masing K/L. Tujuannya adalah untuk saling menguatkan sehingga output yang dihasilkan dapat maksimal,” ujar Hendro dalam sambutannya.

Sebagai institusi koordinator penanggulangan terorisme, BNPT memproyeksikan kolaborasi ini dapat membentuk ekosistem ketahanan masyarakat yang tangguh di berbagai sektor. Fokus utama dari sinergi ini adalah memberikan proteksi terhadap kelompok dengan kerentanan tinggi.

“Harapannya, melalui pendekatan yang selaras, kita mampu merangkul kelompok rentan, khususnya anak-anak dan remaja, agar tidak mudah terpapar infiltrasi paham radikal,” tambah Hendro. Agenda koordinasi lintas sektoral ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai instansi pemangku kepentingan strategis. Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Agama, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta instansi terkait lainnya.