OKI Dukung Strategi Kontraterorisme PBB, Tolak Stigma terhadap Agama dan Budaya

New York – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya internasional dalam memerangi terorisme melalui pendekatan yang komprehensif, seimbang, dan selaras dengan hukum internasional. 

Penegasan itu disampaikan dalam Sidang Pleno Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas adopsi Tinjauan Kesembilan Strategi Global Kontra-Terorisme PBB Tahun 2026.

Dalam forum tersebut, OKI menyatakan dukungan penuh terhadap Strategi Global Kontra-Terorisme PBB sebagai kerangka utama kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang di berbagai kawasan dunia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Duta Besar sekaligus Perwakilan Tetap Kerajaan Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, yang berbicara mewakili negara-negara anggota OKI pada sidang di Markas Besar PBB, New York.

Dalam pernyataannya, OKI menilai strategi global tersebut perlu terus dipertahankan sebagai instrumen utama koordinasi internasional. Namun, implementasinya juga harus berjalan secara seimbang dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas negara-negara yang paling terdampak oleh aksi terorisme.

Menurut OKI, pendekatan yang inklusif akan memperkuat efektivitas kerja sama internasional sekaligus memastikan setiap negara memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan penanggulangan terorisme yang sesuai dengan karakteristik ancaman yang dihadapi.

Selain menegaskan dukungan terhadap strategi global PBB, OKI kembali menyampaikan sikap tegas menolak segala bentuk upaya yang mengaitkan aksi terorisme dengan agama, etnis, kebudayaan, maupun identitas kelompok tertentu.

Organisasi tersebut menilai pelabelan semacam itu tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi memunculkan stigma, diskriminasi, serta memperburuk hubungan antarbangsa dan antarumat beragama.

OKI menegaskan bahwa terorisme merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dan tidak boleh dilekatkan pada ajaran agama ataupun identitas budaya tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, organisasi yang beranggotakan puluhan negara tersebut juga menyerukan penguatan kerja sama internasional untuk menghadapi dinamika ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Menurut OKI, perkembangan teknologi, pola pendanaan, serta jaringan lintas negara membuat penanggulangan terorisme membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antarnegara, baik dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, maupun koordinasi penegakan hukum.

Seluruh upaya tersebut, lanjut OKI, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Piagam PBB serta menghormati hukum internasional agar pemberantasan terorisme dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan negara.

Melalui pernyataan tersebut, OKI berharap komunitas internasional terus memperkuat solidaritas global dalam menghadapi ancaman terorisme sekaligus memastikan bahwa strategi pemberantasannya dilaksanakan secara adil, inklusif, dan mampu menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang di tingkat internasional.