Jakarta – Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang baru saja dilantik Presiden Djoko Widodo, boleh saja memasukkan konten pengamalan Pancasila dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal itu dikemukakan pengamat pendidikan Sudaryatmo kepada Damailahindonesiaku.com, Selasa (13/6/2017).
“Saya kira boleh saja dimasukkan dalam PPKn. Dan juga yang tidak kalah penting, dalam kegiatan Pramuka sangat bagus dimasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita,” katanya.
Dia juga menekankan, sebaiknya guru yang dipercaya memberikan mata pelajaran ini adalah orang-orang pilihan yang memang benar-benar berjiwa Pancasila dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian juga rekrutmen penulis buku (konten) mata pelajaran tersebut harus dilakukan secara terbuka. Jangan seperti yang dilakukan Kemendikbud selama ini, hanya memakai orang-orang yang disukainya sehingga sering mengalami kegagalan. Sebut saja kurikulum 2013 (kurtilas) yang akhirnya tidak dipakai.
“Untuk merekrut penulis bukunya, rekrutmennya harus dilakukan transparan sehingga menemukan orang yang benar-benar memahami arti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia,” katanya.
Sudaryatmo mengatakan, berhasil tidaknya negara ini menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak sekolah sebagai penerus bangsa, sangat tergantung pada implementasi di lapangan. Salah satunya kegiatan Rois (Rohani Islam) di sekolah-sekolah, dia menyarankan, sebaiknya ditangani oleh guru yang berkompeten dan sudah teruji. “Jangan diberikan kepada para alumni, karena anak-anak seperti itu masih labil dan masih mencari jatidiri,” katanya.