Muhammadiyah Siap Hadang Penyebaran Paham Radikalisme

Munculnya kelompok-kelompok radikalisme yang kerap memelintir ayat dan ajaran utama agama telah begitu meresahkan masyarakat, pesan penuh kebaikan yang tersimpan dalam agama terasa semakin sulit tersampaikan. Karenanya diperlukan upaya nyata untuk membendung penyebaran paham radikal yang berpotensi menjadikan keimanan dan kemanusiaan dangkal. Salah satunya dengan menanamkan dan menekankan pendidikan yang mengedepankan penghormatan dan persaudaraan di atas klaim kebenaran dan semangat ‘rebutan tuhan’.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya ini dengan menggandeng Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk bersama-sama menangkal penyebaran paham radikal melalui kegiatan “Dialog Pencegahan Paham ISIS di Kalangan Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dialog ini akan dilaksnakan pagi ini (Selasa, 15 september 2015) di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sendi utama dalam menghadang penyebaran paham radikal yang sangat bertentangan dengan agama. Melalui pendidikan masyarakat dibimbing untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam bertindak, sehingga tidak akan mudah terpengaruh dengan propaganda dan bujuk rayu radikalisme.

Kegiatan dialog yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 8.00 pagi ini menghadirkan tokoh-tokoh penting yang selama ini aktif berperan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Diantaranya adalah; Sestama BNPT, Mayjen TNI Abdurahman Kadir., Ketua Umum PP MUhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., Rektor UMY, Prof. Dr. Bambang Cipto, MA., Ketua DPP IMM, Benny Pramula., anggota komisi III DPR RI, Ir. Tjatur Sapto Edy, MT., dan Mantan teroris yang kini aktif menolak radikalisme dan terorisme, Ali Fauzi.

Pada kegiatan ini akan dilaksanakan pula penandatanganan “Komitmen Bersama Pencegahan Paham Radikal Terorisme & ISIS di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta”, yang akan ditandatangani langsung oleh BNPT, PP MUhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah, Komisi III DPR RI, IMM, dan perwakilan dari civitass akademika.