Jakarta – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa peristiwa di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, menjadi peringatan dan pelajaran terkait aksi terorisme yang masih merupakan ancaman bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
Ia mengatakan, terkait permasalahan terorisme ini tidak ada satupun negara di dunia yang terbebas dari ancaman terorisme.
“Terorisme, tidak ada kaitan dengan ajaran agama tertentu. Motif terorisme bisa terbektuk karena faktor ekonomi, politik, kebudayaan, identitas dan ideologi baik agama maupun politik,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (10/5).
Menurutnya, Penanganan terorisme harus dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Polisi sebagai aparatur keamanan bertanggung jawab terhadap penindakan.
“Untuk pencegahan dapat dilakukan oleh elemen masyarakat termasuk organisasi agama, kepemudaan, media massa dan sebagainya. Pendekatannya juga harus menyeluruh, baik ekonomi, politik, pendidikan, olah raga, seni-budaya, agama dan sebagainya,” katanya di Jakarta, Kamis 10 Mei 2018.
Sekum PP Muhammadiyah juga meminta setiap pihak tidak saling menyalahkan dan mengutuk, karena saat ini semua pihak harus saling bekerja sama.
Ia juga mengatakan, Kapolri Tito Karnavian perlu segera melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya, termasuk penggunaan Mako Brimob sebagai tempat penahanan para tersangka tindak pidana teroris.
Selain itu, dia mengatakan polisi harus mengedepankan proses investigasi terhadap penyebab kejadian secara seksama dan bijaksana. “Jika ternyata ditemukan kesalahan dan keteledoran sudah seharusnya Kapolri memberikan sanksi yang tegas kepada jajarannya,” kata dia.
Dia juga mengatakan PP Muhammadiyah menyampaikan duka cita kepada keluarga mereka yang meninggal dalam kerusuhan di Mako Brimob.
PP Muhammadiyah, kata dia, sangat prihatin atas kekerasan yang terjadi di Mako Brimob.