Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Mamuju – Seluruh masyarakat di Sulawesi Barat (Sulbar) diserukan
untuk bersama-sama pemerintah melawan hoaks atau berita bohong dan
radikalisme digital. Seruan itu mengemuka pada upacara peringatan Hari
Lahir Pancasila di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Senin (2/6/2025).
“Mari kita bersama-sama melawan hoaks dan segala bentuk radikalisme,
intoleran dan ekstremisme digital,” kata Pelaksana Harian Sekretaris
Daerah Provinsi Sulbar Herdian Ismail.
Herdin Ismail menyampaikan di era digitalisasi yang semakin kompleks,
tantangan terhadap ideologi Pancasila semakin nyata.
Penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi hingga
disinformasi melalui platform media sosial, kata Herdin Ismail,
menjadi salah satu ancaman tersendiri.
Sehingga, menurutnya, di era digital seperti saat ini perlu membangun
kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai.
“Penting menjaga etika dan saling menghargai. Pancasila harus menjadi
panduan berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya,”
ujar Herdin Ismail.
Herdin Ismail juga mengajak seluruh pihak agar memerangi hoaks, ujaran
kebencian dan provokasi melalui literasi digital dan semangat gotong
royong.
‘Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekedar saling
mengenal tetapi menjadi komitmen kita memperkuat nilai-nilai luhur
bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa
masa depan bangsa berada di tangan kita,” terang Herdin Ismail.
Di hari lahir Pancasila, menurut Herdin Ismail, juga menjadi momentum
untuk kembali merenungkan bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi
keberagaman Indonesia yang mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa
berlatar ragam suku, agama, budaya bahasa yang berbeda-beda.
“Dalam Pancasila kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk
terpecah melainkan kekuatan untuk bersatu,” ujar Herdin Ismail.
Lebih lanjut, Herdin menjelaskan, salah satu dari delapan agenda
prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah memperkokoh
ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Ini menjadi prioritas karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah
ideologis akan mudah goyah,” kata Herdin Ismail.
Ia juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov
Sulbar harus mampu menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk
pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak kepada
rakyat.
“Tugas pemerintahan adalah melayani, bukan dilayani,” kata Herdin
Ismail