Moderasi Beragama Bukan Melemahkan Iman, tetapi Merawat Rumah Bersama Bernama Indonesia

JAMBI – Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., menegaskan bahwa keseimbangan antara komitmen beragama dan komitmen kebangsaan merupakan fondasi penting untuk menjaga persatuan Indonesia yang majemuk.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) 2026 Batch 2 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti 130 dosen pemula dari berbagai perguruan tinggi Islam di Provinsi Jambi.

Dalam pemaparannya, Ahmad Zainul Hamdi menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang religius dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Namun, menurutnya, Indonesia bukan negara agama yang hanya berpihak pada satu keyakinan, melainkan negara yang memberikan jaminan konstitusional bagi seluruh warga untuk menjalankan agama dan kepercayaannya.

Karena itu, ia menilai komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan harus berjalan beriringan dengan kebebasan menjalankan ajaran agama.

Menurut pria yang akrab disapa Prof. Inung itu, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

“Penguatan Moderasi Beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa toleransi bukan hanya diwujudkan ketika keyakinan sendiri dihormati, tetapi juga melalui kemampuan merasakan dan menghargai pengalaman umat agama lain.

“Kita harus bisa menanamkan rasa toleransi. Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jangan hanya saat agama kita yang dihina kita merasa sakit. Tetapi ketika kita menyaksikan agama lain mengalami itu, kita biasa saja,” ungkapnya.

Menurutnya, sikap saling menghormati tersebut menjadi modal penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun, sejahtera, dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Prof. Inung juga meluruskan pandangan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya mengurangi atau melemahkan keyakinan seseorang. Sebaliknya, konsep tersebut bertujuan memperkuat kehidupan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menilai perguruan tinggi keagamaan memiliki peran strategis dalam menanamkan cara pandang keagamaan yang inklusif, terbuka, dan menghargai perbedaan. Karena itu, para dosen diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, dosen didorong mampu menciptakan ruang dialog yang sehat sehingga perbedaan dapat disikapi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sumber perpecahan.

Pelaksanaan PKDP 2026 sendiri menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dosen pemula agar memiliki kompetensi akademik sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat. Melalui program tersebut diharapkan lahir tenaga pendidik yang profesional serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada mahasiswa.

Di sisi lain, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan budaya akademik yang inklusif melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia dan penguatan moderasi beragama sebagai bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam menjaga persatuan bangsa.