Menlu RI Desak AICHR Fokus Tangani Radikalisme dan Terorisme

Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Lestari Priansari (LP) Marsudi mendesak agar masalah HAM menjadi salah satu pertimbagan utama dalam kerja sama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan Menlu ASEAN dengan Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights/AICHR) di Manila, Filipina.

Pertemuan dengan AICHR dilakukan di sela-sela forum tahunan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) atau pertemuan para Menlu ASEAN, yang digelar 4-7 Agustus 2017.
Pertemuan tersebut menjadi mandat dari terms of reference AICHR yang disahkan para menlu ASEAN tahun 2009.

Menlu RI itu berharap agar AICHR ke depan lebih fokus pada isu-isu seperti terorisme dan radikalisme, hak-hak kelompok rentan di ASEAN termasuk para pekerja migran, serta demokrasi, perdamaian, dan moderasi. Di dunia yang dihadapi dengan intoleransi dan kebencian AICHR harus dapat memberikan perhatian kepada isu HAM terkait dengan terorisme dan radikalisme dan hak pekerja migran di ASEAN.

Seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sabtu (5/8/2017), Retno LP Marsudi memberikan apresiasi atas kinerja AICHR dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ASEAN akan penegakan HAM lewat dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan. “AICHR harus dapat meningkatkan pemahaman HAM di masyarakat ASEAN,” tegasnya.

Dia ingin AICHR bisa bekerja lebih keras dan proaktif dalam meningkatkan kesadaran HAM masyarakat melalui sekolah dan memanfaatkan semua jenis media termasuk media sosial. Dia juga berharap negara anggota ASEAN mendukung AICHR lewat upaya memajukan dan melindungi HAM di negara masing-masing.

Sementara itu, Perwakilan Indonesia untuk AICHR sekaligus pengamat hubungan internasional dari Universitas Atma Jaya Jakarta, Dinna Wisnu mengatakan, sejumlah Menlu ASEAN mengapresiasi kerja AICHR, sembari berpesan agar isu HAM tidak dipolitisasi. Para pemimpin ASEAN perlu membangun keakraban, bukan hanya formalitas dan prosedural. Jika tidak, akan berat langkah kerja sama antar lembaga di ASEAN.

Dia menilai bahwa negara-negara ASEAN masih berpikir terlalu ke dalam sehingga situasi dan prosedur kerja sama lintas sektor selalu dimunculkan sebagai alasan untuk menunda atau menahan langkah-langkah HAM, sekalipun pernah menjadi konsensus. Untuk 50 tahun ASEAN, dalam catatan Dinna Wisnu, untuk pimpinan ASEAN dibutuhkan rasa percaya dan dialog dari hati ke hati yang tulus, dimulai dari tataran pimpinan untuk menggerakkan ASEAN.