Jakarta- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan tiga
upaya Indonesia untuk menanggulangi terorisme pada Sidang Majelis Umum
ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya itu disampaikan saat
menghadiri Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism
Forum ke-13 di di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di
New York, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/9/2023).
Menlu membagikan pengalaman penanggulangan kejahatan terorisme dan
penanganan radikalisasi di Indonesia, khususnya mengenai strategi
rehabilitasi dan reintegrasi (R&R) bagi mantan teroris.
“Ancaman global terorisme terus meningkat dan terus berevolusi. Aksi
teror semakin beragam; penggunaan propaganda online dan eksploitasi
terhadap teknologi baru termasuk drone dan AI juga semakin tinggi,”
katanya, dalam keterangan tertulis.
Selain itu, Menlu Retno juga menjelaskan bahwa angka kematian akibat
terorisme dilaporkan meningkat dalam 5 tahun terakhir.
“Bagi Indonesia, rehabilitasi dan reintegrasi harus mencakup semua
aspek, tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi
juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang
menerima mereka,” ujarnya.
Adapun tiga upaya yang dilakukan Indonesia. Pertama, mengedepankan
pendekatan “whole-of-government” and “whole-of-society”, sebagaimana
dimandatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme. Menurutnya, pendekatan tersebut menggarisbawahi
pentingnya peran dan dukungan yang sinergis antara pemerintah dan
masyarakat, serta menggabungkan hard and soft approaches, pelibatan
masyarakat dan kerja sama internasional.
Kedua, memastikan kemajuan teknologi dan riset, agar tidak
disalahgunakan. Menurutnya, teknologi yang berkembang saat ini sangat
cepat, dan dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme.
Dikatakan, Indonesia meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub)
untuk mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan
berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme, sekaligus
memastikan keamanan negara.
Ketiga, terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal
ekstremisme, termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan
anak. Lebih lanjut, dia menyampaikan harapannya agar negara-negara
GCTF berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi yang inklusif dari
strategi R&R.