Menkopolhukam Serukan Masjid Bukan Tempatnya Politik Praktis

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkoopolhukam) Mahfud MD menyerukan agar menghindari politik praktis di masjid menjelang Pemilu 2024 kepada para tokoh agama, khususnya terhadap pimpinan serta keluarga besar pesantren.

“Sebisa mungkin, dihindari politik praktis di masjid-masjid agar tidak menimbulkan konflik internal,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, pada Kamis (23/2/2023).

Mahfud lalu mengatakan bahwa kesadaran politik masyarakat tidak perlu diarahkan dengan pertemuan di masjid, sehingga mereka bebas menentukan pilihannya.

“Siapa pun yang akan dipilih silakan tapi jangan dipertentangkan di masjid agar kita tidak terjebak pada pertengkaran-pertengkaran yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan Menkopolhukam saat mengunjungi Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar asuhan Kiai Ali Akbar Marbun di Medan, Sumatera Utara, Kamis, (23/2/2023).

Mahfud berharap masyarakat tetap tenang dalam menghadapi potensi konflik yang bisa muncul di ruang publik melalui ajakan para tokoh agama dan pimpinan pesantren.

“Tahun depan mau Pemilu, tolong masyarakat didinginkan, disadarkan semua santri dan umat agar menggunakan hak politiknya secara benar. Negara ini harus dijaga dan cara menjaganya adalah pemilu sebagai sebuah sarana menyampaikan aspirasi politik mesti dijaga dengan baik,” ujar Mahfud.

Ia menjelaskan bahwa terdapat dua jenis politik, yakni politik inspiratif dan politik praktis.

“Saya kalau ketemu tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, politik itu ada dua. Pertama, inspiratif berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik,” ucap dia.

Menurut Mahfud, politik inspiratif adalah pesan yang berisi gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Sementara itu, politik praktis berarti mengarahkan seseorang untuk memilih figur tertentu sebagai pemimpin.