Menkomdigi: Kerukunan Nasional Tertinggi Sejak 2015, Tantangan Ruang Digital Perlu Diwaspadai

KUPANG – Penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia menghadapi tantangan baru seiring meningkatnya penggunaan internet dan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Disinformasi, misinformasi, hingga ujaran kebencian di ruang digital dinilai dapat menggerus persaudaraan masyarakat dan memicu konflik sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengingatkan pentingnya memperkuat literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia 2026 di Hotel Harper Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Meutya mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTT atas penyelenggaraan konferensi nasional tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa indeks kerukunan umat beragama nasional mencapai 77,89. Angka ini merupakan capaian tertinggi sejak pengukuran pertama kali dilakukan pada 2015.

Menurut Meutya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi FKUB di seluruh Indonesia dalam menjaga keharmonisan dan merawat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

“Ini adalah capaian yang luar biasa. Indeks kerukunan kita mencapai 77,89, tertinggi sejak pertama kali diukur pada 2015. Ini tidak lepas dari kerja keras FKUB di seluruh Indonesia yang terus merawat persaudaraan,” terang Meutya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kerukunan tidak cukup hanya dibangun melalui sikap saling menghormati atau toleransi. Kebersamaan dan interaksi nyata antarkelompok masyarakat juga perlu diperkuat.

Meutya merujuk hasil survei yang menunjukkan dimensi toleransi mencapai 88,82, sedangkan dimensi kebersamaan baru berada pada angka 65,49. Perbedaan capaian tersebut menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat hubungan sosial masyarakat.

“Berdasarkan hasil survei, dimensi toleransi mencapai 88,82, sedangkan dimensi kebersamaan berada pada angka 65,49. Karena itu, kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat perlu semakin diperbanyak,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar itu kemudian menyoroti perkembangan komunikasi publik di tengah semakin luasnya penetrasi internet. Dia menyebut sebanyak 267 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet. Sementara itu, tingkat keterhubungan masyarakat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 98,5 persen.

Pemerintah, lanjut Meutya, tetap memberikan perhatian terhadap pemerataan akses internet, termasuk di sejumlah wilayah NTT. Namun, perluasan konektivitas digital harus diimbangi dengan upaya menjaga kualitas komunikasi dan interaksi sosial masyarakat.

“Pemerataan akses internet, termasuk di sejumlah wilayah NTT, tetap menjadi perhatian pemerintah. Digitalisasi memang menghadirkan peluang, tetapi pada saat yang sama juga dapat mendisrupsi komunikasi yang selama ini telah terbangun dengan baik. Kita perlu menata kembali cara berkomunikasi dan memastikan ruang digital tetap aman serta produktif,” jelasnya.

Dia menambahkan, disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian merupakan ancaman serius bagi kohesi sosial. Penyebaran informasi yang tidak benar dan narasi kebencian dapat memperlebar perbedaan, memperkuat prasangka, serta membuka peluang terjadinya diskriminasi hingga kekerasan.

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. AI memungkinkan seseorang menghasilkan gambar, suara, maupun video palsu yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.

“Oleh sebab itu, literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kerukunan,” tukas dia.

KONAS IX FKUB Indonesia yang berlangsung pada 16-19 November 2026 mengusung tema “Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi”. Tema tersebut menempatkan penguatan kerukunan tidak hanya dalam hubungan sosial dan keagamaan, tetapi juga dalam menghadapi perubahan ekosistem komunikasi serta tantangan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa. Kerukunan juga menjadi modal sosial dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“FKUB memiliki peran vital dalam menjaga persaudaraan dan menjadi mitra utama pemerintah. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah kebencian menjadi kerukunan, mengubah para haters menjadi lovers,” ungkap Gubernur.

Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi NTT Yuliana Salosso berharap KONAS IX FKUB 2026 menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pengurus FKUB di Indonesia.

Sejumlah agenda yang diusulkan antara lain penyusunan standar etika digital FKUB, penguatan peran tokoh agama dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta pembangunan kemitraan strategis antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan, dunia usaha, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Yuliana berharap seluruh rangkaian pembahasan tersebut bermuara pada Deklarasi Kupang 2026. Deklarasi ini diharapkan menjadi komitmen bersama pengurus FKUB se-Indonesia untuk memperkuat kerukunan, gotong royong, dan pendampingan masyarakat.

Melalui konferensi nasional ini, FKUB diharapkan tidak hanya menjadi penjaga harmoni antarumat beragama, tetapi juga semakin berperan dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi disrupsi informasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi umat.