Menko Polkam: Sekolah Rakyat Jadi Benteng Ideologi dan Karakter Bangsa

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, melainkan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Sekolah Rakyat adalah benteng pertahanan ideologis bangsa. Melalui pendidikan karakter yang menyatu dengan nilai-nilai kebangsaan, kita menyiapkan generasi yang tahan terhadap pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” tegas Budi Gunawan, Senin (14/7/2025).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menjelaskan, program Sekolah Rakyat dirancang untuk membentuk generasi muda yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah derasnya arus informasi global, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang penyaring sekaligus penguat identitas kebangsaan.

“Anak-anak kita saat ini hidup di tengah banjir informasi digital. Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan penanaman nilai secara benar dan kontekstual—membentuk jati diri kebangsaan mereka sejak dini,” jelasnya.

Program ini akan mengintegrasikan kurikulum bela negara ke dalam kegiatan belajar-mengajar reguler. Peserta didik akan dibekali pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan nasionalisme yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

Lebih dari itu, Kemenko Polkam menargetkan agar setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai model penguatan ideologi dari tingkat akar rumput. Budi Gunawan menekankan bahwa upaya menjaga ideologi bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan dari atas (top-down), tetapi harus digerakkan dari masyarakat langsung.

“Ketahanan ideologi harus dibangun dari bawah. Sekolah Rakyat menjadi jawaban nyata atas kebutuhan membentuk masyarakat yang kokoh secara karakter dan nilai,” katanya. Sebagai informasi, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus memutus rantai kemiskinan. Program ini dianggap strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian global dan berbagai ancaman ideologis yang terus berkembang.