Menko Polhukam: Radikalisme Bisa Menyasar Anak Sekolah

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan radikalisme bisa menyasar anak-anak sekolah. Hal itu disampaikannya dalam Webinar VII DPP Persatuan Alumni GMNI, bertema ‘Paham Kebangsaan, Globalisasi, serta Politik Identitas: Meneguhkan Kembali Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum’, Kamis (17/6/2021).

Mahfud memaparkan strategi pemerintah dalam menangani tindakan terorisme di Indonesia. Satu di antara yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kebijakan pencegahan terorisme melalui program deradikalisasi.

Ia menjaskan, deradikalisasi itu tak hanya dilakukan terhadap orang yang sudah pernah melakukan teror, kemudian ditangkap lalu dilakukan program deradikalisasi.

“Tapi ada yang belum melakukan teror namun sudah mulai terpengaruh seperti anak-anak sekolah, itu banyak yang mulai terpengaruh,” kata Mahfud.

Dikatakan Mahfud, anak sekolah tersebut didoktrin bahwa lambang negara burung garuda disamakan dengan patung- patung pada zaman jahiliah atau ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya, orang yang mempercayai patung tersebut dianggap musyrik.

“Misalnya anak sekolah itu datang atau diberitahu di sekolahmu itu ada burug garuda ya? burung garuda itu kan patung,” ujarnya.

“Dulu Nabi Muhammad itu diutus untuk memberantas patung-patung karena orang yang menyembah patung itu musyrik. Itu anak-anak mulai terpengaruh,” lanjutnya.

Selain program deradikalisasi, pemerintah juga gencar menggalakkan moderasi dalam beragama. Kemudian pemerintah mengoptimalkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

“Selanjutnya memperkuat peran dan fungsi Densus 88 dengan segala kontroversinya. Saya kira Densus telah banyak melakukan langkah-langkah yang positif, menangkap para teroris baik yang sudah melakukan maupun yang akan melakukan. Dan itu selalu dibuktikan di pengadilan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Mahfud, pemerintah meningkatkan kerja sama multilateral, melakukan banyak kerja sama dengan negara lain.

“Kemudian juga mendorong intelijen untuk bekerja secara lebih baik dan profesional memperkuat peran dan fungsi BNPT dan melakukan tindakan tegas pencegahan terhadap terorisme,” pungkasnya.