Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut B Panjaitan mengunjungi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Komplek IPSC, Sentul, Bogor, Kamis (25/2/2016). Kunjungan itu adalah bagian dari penguatan koordinasi antar lembaga dalam pencegahan terorisme.
Pada kesempatan ini, Menko Polhukam didampingi Kepala BNPT Komjen Pol Dr.Saud Usman Nasution, SH, MH serta Deputi I Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Deputi II Irjen (Pol) Arief Dharmawan, Deputi III Irjen (Pol) Petrus Golose, serta segenap pejabat eselon 2 dan 3 BNPT, sempat mengunjungi fasilitas pelatihan dan pusat deradikalisasi yang ada di BNPT. Selain itu, Menko mendapat pemaparan tentang program BNPT tahun 2016 yang langsung dipaparkan oleh Kepala BNPT.
Dalam paparan itu, dijelaskan program di tiap Kedeputian serta kendala-kendalanya. Selain itu, juga diungkapkan tentang masalah personil BNPT yang masih kurang, karena permintaan tambahan tenaga hanya sebagian kecil yang direalisasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi. Pada kesempatan itu Kepala BNPT meminta pemerintah mencabut moratorium sehingga BNPT bisa menambah tenaga lagi.
Disampingkan itu juga dijelaskan perlu adana rayonisasi dalam program deradikalisasi. Itu dilakukan karena Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah belum efektif menangani deradikalisasi. Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Saud Usman Nasution, SH, MH, berencana membentuk 7 rayon di Indonesia, serta satu luar negeri, khusus untuk menangani WNI yang bermasalah dengan terorisme dari luar negeri.
Menanggapi penjelasan ini, Luhut mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi kinerja dan rencana kerja BNPT. Menurutnya, urusan terorisme menjadi salah satu konsentrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Secara umum pemerintah mendukung program BNPT. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut anggaran ada sedikit kendala teknis. Tapi saya meminta hal itu tidak menjadi alasan pencegahan terorisme menjadi terganggu,” kata Luhut.