Menguatkan Peran Lembaga Adat dan Kerukunan Warga Sebagai Benteng Penolak Radikalisme di Merauke

Papua – Upaya membentengi masyarakat dari ancaman pemahaman radikal, intoleransi, dan potensi konflik disintegrasi terus diperkuat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke mendorong penguatan kelembagaan adat agar menjadi mitra strategis dalam menjaga ketertiban, membangun komunikasi, dan menolak berbagai narasi pemecah belah bangsa. 

Melalui diskusi bertajuk “Penguatan, Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), tokoh adat diposisikan sebagai garda terdepan penjaga perdamaian. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (17/9/2026).

“Saya memandang bahwa tokoh dan lembaga adat memiliki pengaruh sosial yang sangat kuat di tengah masyarakat. Keberadaan kelembagaan adat tidak boleh hanya diingat saat terjadi konflik, melainkan harus terus kita tempatkan sebagai mitra strategis untuk menjaga ketertiban, membangun dialog yang sejuk, serta meredam benih-benih intoleransi sebelum berkembang menjadi aksi ekstremis di Merauke ini,” tegas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Sukito saat membuka forum di Ruang Rapat Kesbangpol Merauke.

Mencegah penyusupan ideologi kekerasan dan paham intoleran tidak cukup hanya dengan penindakan hukum atau pembangunan fisik belaka, melainkan membutuhkan kemampuan membaca potensi gesekan sosial sejak dini. Dialog inklusif antarelemen masyarakat menjadi sarana paling efektif untuk memperkuat imunitas sosial warga. 

“Saya selalu menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan prasyarat mutlak agar seluruh proses pembangunan daerah dapat berjalan lancar. Meski kondisi Merauke saat ini relatif sangat kondusif, potensi persoalan sosial maupun propaganda pihak luar yang ingin merusak persatuan tetap perlu kita baca sejak awal,” lanjut Sukito.

Oleh karena itu, Kesbangpol secara konsisten membangun komunikasi yang intensif dengan ormas, lembaga adat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, hingga Forum Pembauran Kebangsaan demi mencegah radikalisme. Hal ini adalah bentuk upaya berkelanjutan dari Kesbangpol dalam merangkul lapisan masyarakat yang beragam sehingga punya ketahanan lebih terhadap paparan ideologi transnasional.

Pihak penyelenggara kegiatan juga menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat hukum adat merupakan modal utama dalam membendung masuknya ajaran ekstremis yang kerap memanfaatkan celah ketimpangan atau konflik lokal. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan aparat keamanan menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi pertumbuhan terorisme. 

Sukito meyakini bahwa kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur di tanah Papua pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kedamaian, persaudaraan, dan saling menghormati. Kelompok radikal seringkali mencoba masuk dengan memanfaatkan keprihatinan sosial di tengah masyarakat. Dengan memperkuat peran kelembagaan adat dan membuka ruang partisipasi yang luas dalam pembangunan daerah, warga Papua secara otomatis mampu menutup rapat celah infiltrasi ideologi radikal yang ingin memecah belah keutuhan NKRI.

Dukungan senada juga disuarakan oleh para tokoh masyarakat adat yang berkomitmen untuk terus merawat toleransi serta menjaga Merauke tetap menjadi rumah yang aman bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama. Sukito menjelaskan, mereka menyambut baik langkah Kesbangpol yang selalu melibatkan kami para pemangku adat dalam menjaga kondusivitas daerah. 

“Kami berkomitmen untuk membimbing generasi muda adat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi kebencian, paham intoleran, maupun ajaran radikalisme yang berkedok apa pun. Kami ingin memastikan bahwa adat Papua senantiasa menjadi benteng kedamaian yang menyatukan seluruh elemen bangsa di tanah ini secara harmonis dan damai,” Pungkas Sukito.