Mendagri: Terorisme di Indonesia Sulit Diatasi Jika Konflik Timteng Masih ada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai persoalan terorisme di Indonesia masih akan sulit diatasi jika konflik di Timur Tengah masih ada. Menurut dia, persoalan terorisme di Indonesia erat kaitannya dengan konflik yang terjadi di kawasan negara-negara Islam tersebut.

“Saya dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa problem of terrorism in Indonesia is not going to be over, as long as the center of gravity in the Middle East still going on,” ujar Tito saat memberikan materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Jakarta, dikutip dari laman Kompas.com, Selasa (26/11).

“Jadi sepanjang terjadi konflik di dunia Islam, baik di Afganistan, di Timur Tengah, di Suriah, di Irak dan lain-lain, maka the rest of the world akan menghadapi tumpahan permasalahan,” ucap Tito.

Tito yang pernah menjabat Kapolri dan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror ini menilai kondisi di Indonesia pun sama. Indonesia, lanjut dia, hanya bisa mengurangi dampak dari adanya konflik tersebut. Akan tetapi, Tito menilai tetap sulit untuk menyelesaikan masalah terorisme.

“Yang hanya bisa kita lakukan adalah how to reduce, mengurangi dampaknya. Tapi untuk menyelesaikan, bagi saya akan sangat sulit untuk soal terorisme sepanjang konflik-konflik di dunia Islam masih ada,” tutur Tito menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengaku belum bisa memprediksi Indonesia bisa terbebas dari radikalisme dan terorisme.

“Memprediksinya (Indonesia terbebas dari radikalisme dan terorisme) harus matang. Diprediksi bisa, tapi butuh cukup waktu karena dinamikanya berubah-ubah,” kata Asisten Deputi Penanganan Konflik Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Erwin Chahara Rusmana, Jumat (22/11).

Menurut dia, untuk memprediksi Indonesia bisa terbebas dari radikalisme dan terorisme perlu ketelitian dan pemetaan yang matang. Sebab, sebagai kementerian koordinasi yang membawahi 13 kementerian, pihaknya tidak terjun langsung dalam tataran teknis penuntasan persoalan radikalisme dan terorisme.

Karena itu, Kemenko Polhukam hanya menargetkan secepatnya Indonesia terbebas dari persoalan radikalisme dan terorisme.

“Butuh mapping, penelusuran, anggaran, peningkatan kemampuan aparatur. Karena dinamika mereka (radikalisasi dan terorisme) sangat tinggi, dinamika influence ini sangat kuat. Targetnya ingin secepatnya, tapi dinamika di lapangan akan bisa memengaruhi dari sisi global,” tuturnya.