Mendagri: Pengawasan Perbatasan Diharapan Mampu Cegah Terorisme

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini masih banyak persoalan di wilayah perbatasan yang harus segera ditemukan solusinya. Termasuk manajemen pengelolaan dalam mengatur lintas batas negara yang diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan dan menghilangkan tindak terorisme, ilegal fishing, ilegal loging, dan human trafficking.

Hal itu dikatakan Mendagri ketika memberikan tanggapannya soal sejauh mana perhatian Pemerintah untuk wilayah perbatasan di Indonesia. “Upaya pengawasan dan belum adanya pedoman pelaksanaan pelayanan lintas batas terpadu menjadi satu hal yang mesti dicarikan solusinya,” kata Tjahjo saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Fraksi Partai Demokrat DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Tjahjo Kumolo yang juga menjadi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Indonesia mengatakan, dengan adanya manajemen yang mengeluarkan Standart Operasional (SOP) dalam mengelola perbatasan, diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan di kawasan lintas batas. “Dukungan sarana dan prasarana teknologi pengawasaan juga penting untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Ini akan membuat wilayah perbatasan tidak lagi menjadi daerah yang hanya dijadikan sebagai tempat tinggal dan berkehidupan saja bagi warganya. Melainkan menjadi salah satu daerah penggerak ekonomi bagi negara tetangga. Ketergantungan kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi di perbatasan terhadap negara tetangga itu dapat dihilangkan.

Seminar Nasional Fraksi Demokrat ini bertema ‘Pembangunan Daerah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI’. Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber. Termasuk Pakar Otonomi Daerah, Prof Ryas Rasid, Bupati Malinau Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan, dan anggota Komisi III Fraksi Demokrat DPR, Erma Suryani Ranik.