Mendagri Minta Kepala Daerah Siap Hadapi Tantangan Bangsa

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menggelar Diklat Kepala Daerah Gelombang I yang dihadiri oleh bupati, wali kota, dan ketua DPRD. Para kepala daerah angkatan 2018 dan seluruh peserta yang hadir diminta siap untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia, seperti radikalisasi dan korupsi.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan, kepala daerah mesti mengetahui berbagai organisasi yang ada di masyarakat tempatnya memimpin. Jangan sampai muncul bibit radikalisme baik dari personal maupun kelompok.

“Kasus pengeboman di Surabaya satu keluarga, di dunia itu hanya terjadi di negara kita. BNPT akan menjelaskan secara tertutup jaringan-jaringannya sampai mendetail,” tutur Tjahjo di Kantor BPSDM Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Negara memang membebaskan warga negaranya berserikat. Hanya harus diingat bahwa Indonesia memiliki dasar hukum berasaskan Pancasila.

“Dulu ada ormas Gafatar mengajukan ormas sifatnya sosial. Rekrutmennya kita nggak paham dan pas hijrah baru tahu dia membeli senjata dan bersiap melawan pemerintahan yang sah,” jelas dia dikutip dari liputan6.com.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi kepala daerah adalah masalah narkoba. Program P4GN mesti berjalan mulai dari para penyelenggara negara hingga lapisan masyarakat sipil secara keseluruhan.

“Saya di Puncak Jaya, Tolikara, itu ada yang menghirup lem, dikocok spiritus. Kemudian orang-orangnya ya itu juga yang menggerakkan (narkoba) dari lapas,” kata Thahjo.

Thahjo juga meminta para kepala daerah memahami area rawan korupsi. Berdasarkan data, sudah ada 101 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Kemudian ratusan lebih anggota DPRD dan SKPD.

“Kalau kepala daerah yang merasa ditekan saat perencanaan APBD, tinggalkan saja DPRD, buat Perwali Perbup. Jangan sampai terulang seperti di Malang. Semua DPRD-nya habis. Nanti tambah Jambi DPRD-nya habis semua, seperti Sumatera Utara DPRD-nya habis. Cukup tiga itu saja, cuma gara-gara Rp 5 juta jadi rontok semua,” tukas dia.

Tidak ketinggalan para kepala daerah juga harus sigap dengan daerah rawan bencana. Di Indonesia, hanya Kalimantan saja yang tercatat 96 persen aman bencana. Selebihnya masuk kategori rawan.

“Urusan Palu itu sudah 50 tahun lalu dideteksi akan ada kecamatan yang tenggelam. Lempengnya ada,” Tjahjo menandaskan.