Mendagri: Mayoritas Teroris Beridentitas Ganda

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendari) Tjahjo Kumolo menegaskan, mayoritas pelaku kriminilitas hingga teroris adalah orang-orang yang memiliki identitas ganda. Warga yang memiliki lebih dari dua KTP, mayoritas dimanfaatkan oleh penjahat hingga teroris dengan cara memalsukan atau menyamarkan identitasnya.

“Contoh warga negara kita yang terlibat kasus pembunuhan saudara tiri pimpinan Korea Utara di Malaysia (Kim Jong-nam). Itu niatnya sudah tidak bagus. Dia punya dua e-KTP, satu di Banten, satu di Jakarta. Tinggal namanya diubah, Aisyah, satunya lagi Isyah. Padahal sidik jari sama,” kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Mendagri pun memastikan, identitas ganda pelaku kriminal hingga teroris itu akan bisa teratasi melalui program KTP Elektronik atau e-KTP, hingga ke depan tidak ada lagi warga yang memiliki identitas ganda. Dia juga mengungkapkan bahwa ada seorang warga yang memiliki 169 keping e-KTP asli.

“Itu pernah kebongkar, di mana satu orang punya 169 e-KTP asli. Kerjanya adalah membobol ATM. Dia juga punya alamat di seluruh Indonesia. Sidik jarinya sama hanya namanya dibolak-balik. Fotonya ada pakai kacamata, pakai jenggot, pakai kumis. Statusnya nikah, ada juga bujangan. Ini mulai kita tertibkan tahun ini,” jelasnya.

Dikatakan, jika pendataan dan rekam data kependudukan telah dilakukan, seluruh data penduduk Indonesia dapat diketahui oleh pemerintah, serta akan dimanfaatkan dengan bijak. Termasuk dalam hal membatasi ruang gerak pelaku kriminal hingga teroris dengan data base tersebut.

“Datanya satu, kita sudah siapkan servernya. Program ini akan sangat bermanfaat, dengan data base dan alat kita yang canggih, kemarin korban haji itu, kita cocokkan sidik jarinya, 30 menit sudah ketahuan. Yang teroris juga bisa kita cek, bisa kita tahu,” paparnya.

Mendagri juga menyebutkan, guna menyempurnakan data base kependudukan tersebut, pihaknya menggandeng sejumlah instansi, seperti Polri, Kejaksaan hingga perbankan.

“Kemendagri sudah merujuk dengan hampir semua perbankan, dengan kepolisian, dengan BNN, kejaksaan, pajak, Imigrasi, lembaga-lembaga asuransi, semua lengkap. Tahun ini sudah bisa diakses ke seluruh masyarakat. Jadi kalau saya sakit mendadak, tinggal dibuka saja NIK-nya, ini bisa keluar semua riwayat penyakitnya,” jelasnya.

“Dengan BNN, dengan Polri kita bisa cek pernah tidak, dia terlibat kasus narkoba, pernah tidak terlibat kasus misalnya teroris,” tambahnya.

Tjahjo menyatakan, saat ini pihaknya tengah mencari instansi yang dapat mengelola server dari seluruh data base tersebut. Apalagi, seluruh data kependudukan itu merupakan dokumen rahasia negara.

“Sekarang ini dari Indosat ke Telkom, sudah saya ganti, dirapikan lagi, kita cari nanti siapa yang akan merawat server itu. Karena 254 juta penduduk Indonesia itu harus lengkap datanya,” pungkas Mendagri.