Mendagri Ingatkan Bahayanya Terorisme dan Radikalisme

Atambua – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat dan kompeks. Menurutnya, dalam perjalanan 73 Tahun Indonesia merdeka banyak sekali tantangan yang harus dihadapi.

“Sudah 73 Tahun Indonesia merdeka, sampai hari ini kita merdeka, tantangan yang dihadapi bangsa semakin berat dan sangatlah kompleks,” kata Tjahjo di Keuskupan Atambua, Belu, NTT, Selasa (18/9)

Tjahjo membagi tantangan bangsa menjadi empat bagian utama. Pertama adalah terorisme dan radikalisme. Munculnya radikalisme dan terorisme tersebut dikarenakan berkembanganya paham paham yang tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Minimnya ajaran agama dan berkurangnya iman seseorang adalah alasan utama di balik berkembangnya paham radikalisme dan terorisme.

“Berkembangnya paham radikalisme dan terorisme dikarenakan kurangnya peran tokoh agama dan tokoh adat dalam upaya mengajarkan ilmu keagamaan dan penekanan atas norma norma sosial di kalangan masyarakat. Perlu adanya forum komunikasi umat beragama untuk memperkuat keimanan,” ujarnya.

Kedua adalah narkoba. Menurut data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tercatat setiap hari 60 orang meninggal karena narkoba. Papua menjadi salah satu provinsi yang memiliki penyebaran pengguna terbanyak, mencakup seluruh distrik yang ada di Papua.

“Pertumbuhan narkoba di Indonesia sangatlah luar biasa. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus mampu untuk mengingatkan bahaya narkoba ini dalam setiap forum, agar tidak semakin berkembang dan membahayakan generasi masa depan Indonesia,” lanjutnya.

Tantangan ketiga adalah korupsi. Dalam setiap kesempatan, topik korupsi menjadi hal wajib yang disampaikan Mendagri. Korupsi menjadi penyakit yang sangat mudah menular dan susah untuk dihilangkan. Hal ini terjadi karena penyakit korupsi sudah masuk mendarah daging dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

“Di setiap paparan saya, pasti saya selalu mengingatkan bahaya korupsi yang sudah mendarah daging. Seluruh masyarakat juga harus memahami area rawan korupsi, mulai dari perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, pembelian barang dan jasa. Itu harus diperhatikan”, tambah Tjahjo.

Tantangan yang terakhir adalah ketimpangan sosial. Di NTT, gubernur harus segera bergerak bersama dengan masyarakat untuk berusaha menjadikan masyarakat sehat, angka kematian ibu hamil menurun, air bersih lancar, tidak ada lagi difteri dan malaria. “Saya yakin jika gubernur bergerak bersama dengan masyarakat, berbagai masalah ketimpangan sosial akan segera dapat teratasi,” kata Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo menegaskan, berbagai tantangan yang muncul sebenarnya dapat diantisipasi jika ada sinergitas baik dalam sistem pemerintahan. Pemerintah daerah harus mampu membangun sinergi dengan forkopimda, organisasi masyarakat, tokoh agama dan adat dalam rangka mengorganisir masyarakat dalam menanggulangi tantangan tersebut.

“Sinergitas yang baik harus dibangun, jangan sampai program gubernur yang bagus tidak dibarengi dengan dukungan sinergitas dari pihak-pihak terkait,” tandasnya.