Beranda / Opini / Menanti Perdamaian di Filipina

Menanti Perdamaian di Filipina

Serangan Sebagai sinyal: “Kami Masih Ada”

Tentu masih ingat betapa pasukan elit Filipina pada Jumat, 15 November 2015, yang lalu harus mengalami kekalahan, duka dan belasungkawa akibat terbunuhnya lima prajurit pilihan negara itu;  Kopral Renhart Macad, pemuda kelahiran Tabuk provinsi Kalinga, Kopral Bryan Apalin dari kota Abra Capital Bangued, Kopral Jhin Raphy Francisco yang berasal dari Isabella kota Illegan City, Kopral Marlon dari Cuayan dan Jordan Labbutan dari Kota Rizal provinsi Kalinga. Mereka bertempur habis-habisan menghadapi 60an kelompok Abu sayaff di kota Patikul yang juga menyebabkan 23 lainnya terluka.

Kini mereka -para prajurit itu- telah dimakamkan dengan tenang dengan atribut prestisius mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa (anumerta ). Medali kehormatan atas keberanian mereka diberikan santunan beasiswa bagi anak-anak mereka serta santunan yang diberikan langsung melalui Komandan Devisi 5 Infantri Pholipina Mayjend Army Perfecti Rimando. Akan tetapi, ini adalah sinyal bahwa kelompok radikal di Filipina belumlah sepenuhnya menyerah. Pemerintah Filipina harus ekstra waspada menghadapi serangan serupa itu secara dadakan. Pesan yang disampaikan jelas sekali bahwa “kami masih ada”

Serangan versus Perdamaian dan Upaya Perluasan Darurat Militer

 

Bagi yang mendalami dan memahami pergerakan terorisme di Asia Tenggara tentu sudah sangat paham bahwa sejarah  terorisme di kawasan regional antara satu negara dengan negara lain tidaklah bisa dipisahkan satu sama lain. Manakala misalnya topik bahasannya tentang Jamaah Islamiyah, maka induknya  sudah dipastikan Al Qaedah.

Penyebaran pada tataran domestik dan lokal akan tumbuh berkembang dan kapan radikal teroris dimulai sangat tergantung dari radikalisme domestik yang lebih dahulu tumbuh dan mengakar secara  lokal di daerah. Berbagai literatur dan kriminolog terorisme menyebutnya sebagai “homegrown terrorism“.

Di Indonesia awalnya lahir Negara Islam Indonesia (NII) adalah gerakan kelompok radikalis pertama yang bisa dikategorikan sebagai homegrown. Sebagai gerakan yang berbasis ideologis, NII menggelorakan penggantian ideologi negara dengan ideologi mereka. Pada perkembangannya, gerakan ini diteruskan oleh DI/TII sebagai basis perlawanan militer dengan model perang asimetrik dan grilya.  Akhirnya, gerakan berubah menjadi global setelah beberapa pemuda Indonesia, Malaysia, dan Filipina berangkat ke Afganistan bergabung membantu mujahidin Afganistan melawan Rusia. Mereka kembali tahun 1993an ke Johor Malaysia dan melahirkan Al Jamaah al Islamiyah.

Secara domestik tujuan gerakan radikal di Indonesia adalah mengganti ideologi negara Pancasila. Manakala perjuangannya sama, maka jejaring lintas negara tersebut akan melakukan “merger” pada kantong-kantong perlawanan.

Bagi negara Filipina gerakan homegrown awal adalah dengan munculnya gerakan separatis Moro Independent Movement (MIM) yang ingin merdeka dan minimal mendapat otonomi.  Namun, karena prokon perjanjian Tripoli, kemudian melahirkan perlawanan dan perpecahan MIM.  Inilah yang menjadi cikal bakal MNLF dan MILF yang ketuanya melawan Pemerintah Filipina.

Indonesia juga mengalami hal yang sama, yakni adanya gerakan yang ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi Negara Islam Indinesia (NII). Gerakan ini  yang kemudian menginspirasi pergerakan Darul Islam ( DI ).  Saat ada pergerakan global, sel dan jejaring itu bergabung dengan gerakan baru  bernama Al Jamaah Al Islamiyah. Tokoh dan individu yang dulunya NII dan MIM bersama-sama mendirikan pusat latihan militer bersama seperti camp Abubakar, camp Hudaibiyah dan camp Asiddig serta Camp Pendolo di Sulawesi tengah yang  terbukti gagal.

Perjalanan panjang perjuangan melawan terorisme tentu saja merupakan tantangan. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh abai. Seperti beberapa hal yang dihadapi oleh Filipina belakangan ini – yang tentu membuat pemerintah harus mengkalkulasi ulang bentuk dan ruang dialog serta upaya perdamaian,  di antaranya ; tentang tawaran dialog oleh pemimpin pemberontak Komunis CPP yang berpusat di Utrech. Melalui Humas PnP chief Inspector, Benigno Durana, terungkap bahwa pemerintah sungguh masih meragukan keseriusan dan kesungguhan Partai Komunis Filipina (CPP) yang menyatakan ingin berdamai dan ingin menghadap Presiden Duterte, sementara serangan demi serangan masih senantiasa dilakukan dan teror masih terus terjadi.

Di tempat lain beberapa waktu yang lalu ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF),  Al Gaj Murad Ebrahim untuk pertama kali dalam hidupnya mengunjungi Camp Aguinaldo Markas Angkatan Bersenjata Filipina. Di situ dia disambut meriah. Kemudian Murod Ibrahim  bergandengan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Carlito Gaves Jr yang selanjutnya memberikan keterangan pers bersama.

Kunjungan ini adalah kunjungan balasan setelah Oktober lalu Panglima Angkatan Bersenjata, Galves, juga telah mengunjungi Markas MILF di Camp Darapanan – di Sultan Kudarat.  Galves menganggap bahwa kunjungan Murad menunjukan Kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Angkatan Bersenjata Filipina. Sebaliknya Galves juga mengatakan sangat terkesan saat 6000 anggota MILF terdiri dari pria dan wanita berjajar di sepanjang jalam lima kilometer menyambut kedatangan Jenderal  Galves. Kunjungan ini bertujuan untuk mengukuhkan perdamaian.

Kunjungan Murad ke Camp Aguinaldo dilaksanakan dua bulan sebelum plebisit pengukuhan BOL (Bangsamoro Organic Law) dalam rangka menghapuskan ARRM atau Daerah Otonom di Muslim Mindanao dan  menggantikannya dengan Daerah Otonomi Bangsamoro  atau  BOL. Dengan pengakuan BOL daerah akan menikmati otonomi fiskal dan diatur oleh Parlemen Bangsamoro sendiri yang juga dipilih oleh penduduk Wilayah Bangsamoro sendiri.

BOL juga akan memberikan hibah kepada Daerah Bangsamoro sebesar 5 persen dari pendapatan nasional bersih dari Biro Pendapatan nasional, termasuk dari  Biro Bea Cukai sebagai hibah blok. Kalau dihitung setidaknya 5 miliar Pesso nilai Dana Pembangunan Khusus digelontorkan untuk Wilayah Bangsamoro setiap tahun untuk 10 tahun ke depan mulai 2019.

Apa urgensi BOL? BOL adalah produk perjanjian damai yang ditandatangani antara pemerintah dan MILF pada Maret 2014. BOL adalah kunci bagi terciptanya rasa aman di Filipina selatan.

Desakan Kuat Memperpanjang Tenggang Waktu Darurat Militer

Saat Abu Sayaff mulai aktif kembali melakukan penyerangan terhadap militer, saat MILF telah membuka pintu perdamaian melalui Mekanisme Percepatan BOL, saat Komunis CPP pun mencoba mengisisiasi keinginan perundingan dengan menyampaikan keinginan bertemu Presiden Duterte, saat itu pula sebetulnya timbul silang pendapat pro dan kontra perpanjangan waktu darurat militer di Filipina Selatan pasca Marawi. Keinginan untuk mempercepat perdamaian terganjal oleh situasi curi-curi meneror dan merugikan militer yang bisa terus berkembang menjadi sangat tidak kondusif.

Sebagaimana diberitakan oleh  https://newsinfo.inquirer.net/source/philippine-daily-inquirer bahwa ada keinginan kuat pemerintah untuk memperpanjang darurat militer sampai 2019. Keinginan itu dirilis di antaranya:

  • Kepala Staf Angkatan Bersenjata philipina Jenderal Carlito Galvez Jr. merekomendasikan untuk memperpanjang status darurat militer di Mindanao berdasarkan hasil penilaian militer dan umpan balik yang baik dari kepala daerah  di wilayah rawan serangan.
  • Komando Mindanao Timur (Eastmincom) juga memberikan penilaian yang sangat rinci, lengkap dan panjang dengan melihat bahwa sebagian besar pemerintahan di daerah merekomendasikan untuk menghendaki perpanjangan atau perluasan waktu darurat militer.
  • Panglima Angkatan bersenjata Galvez juga mengklaim bahwa sebagian besar gubernur provinsi di Mindanao ingin darurat militer diperpanjang.
  • Mayor Jenderal Cirilito Sobejana, komandan Divisi Infanteri ke-6 yang berbasis di Mindanao juga mengatakan militer akan mampu mencegah pelanggaran hukum di bidang tanggungjawabnya bila situasi tetap dalam keadaan darurat militer, walau beliau sangat menyadari bahwa masih banyak Kelompok-kelompok yang menentang darurat militer. Umumnya mereka mengkritik ketidakmampuan militer untuk menghentikan serangkaian pemboman di Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah daerah Provinsi Lanao del Sur memberikan dukungan bagi upaya memperpanjang – dan perluasan waktu bagi darurat militer di Maguindanao dan Sultan Kudarat – Jenderal Carilito masih menunggu respon  Cotabato Utara.
  • Jenderal Divino Rey Pabayo, komandan Satuan Tugas Gabungan Sulu, juga merespon dengan mengatakan bahwa tujuan darurat militer adalah menegakan hukum dan ketertiban di provinsi Sulu.
  • Walikota Ben Estino juga mengatakan darurat militer merupakan bantuan besar dalam perang melawan kelompok-kelompok teror seperti Abu Sayyaf.

Membaca Sinyal bagi Indonesia

Bagi masyarakat regional di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, kita sudah sangat memahami bahwa gerakan terorisme kawasan satu sama lainnya terkait. Peristiwa terbunuhnya pimpinan MILF, ustad Selamat Hasyim, pada tahun 2003 misalnya juga telah mampu menggerakan orang-orang Indonesia untuk mendukung MILF saat itu. Kamp kamp Militet MILF pun menggelorakan perlawanan dan pembalasan.

Saat media antara tahun 2016 dan tahun 2017 memberitakan terbunuhnya Dr Kamsyah Yahya yang diduga berasal dari Malaysia dan Ayman Marzuki yang diduga berasal dari Indonesia dikhabarkan tewas juga telah memberikan reaksi keras kelompok pendukung lintas Negara sesama pro ISIS. Begitupun saat penangkapan oleh polisi Malaysia PDRM Sabah  terhadap 2 orang warga Banglades, seorang perempuan Malaysia dan seorang philipina yang ingin menyeberang ke Mindanao saat situasi puncak panas ISIS Walayat Al Philipini di Marawi.

Menghadapi situasi panas dingin di Filipina, hal yang dapat Indonesia lakukan adalah ; 1) menggali sebanyak banyaknya informasi aktual tentang pergerakan kelompok Abu Sayyaf dan kelompok radikal lain di Filipina untuk melihat hubungannya dengan kelompok radikal eks ISIS di Indonesia 2) melakukan monitoring jaringan melalui saluran kerjasama bilateral dengan filipina dan 3) memperkuat pencegahan dan kontra radikalisme melalui FKPT di daerah. 4) meningkatkan preventif justice dengan terkoordinasi lintas Negara 5) sharing informasi dan data inteljien untuk penguatan pencegahan.

Semoga bermanfaat

Tentang Irjen Pol, Drs. H. Hamidin

Deputi Bidang Kerjasama Internasional, BNPT. Aktif melakukan kajian terkait terorisme dan mengisi dialog dan workshop pencegahan terorisme

Baca Juga

Suku Fulani : Fenomena Penggembala Sapi dengan Senjata Api

Siapakah Suku Fulani? Mungkin kita belum pernah melihat segerombolan ratusan sapi dan kambing berjalan di …