Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut sebagai sebuah kesalahan jika menyebut pesantren sebagai sarang teroris karena institusi pendidikan Islam itu justru mengajarkan toleransi di tengah keberagaman.
“Saya pikir tidak. Pesantren itu selalu memiliki ciri utama keberagaman. Keberagaman itu mencirikan tiga hal dimanapun pesantren itu ada,” katanya di Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Tiga hal dari keberagaman dalam pesantren, kata Lukman, di antaranya pesantren itu selalu mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat, pesantren tidak mengajarkan nilai-nilai ekstrem, dan pesantren mengajarkan tentang cinta Tanah Air.
“Jadi kalau ada orang yang menyatakan lembaga pendidikan pesantren itu mengajarkan nilai-nilai ekstrem, itu bukan pesantren. Itu sekedar mengatasnamakan pesantren, jadi bukan pesantren yang salah, tapi mereka yang mengatasnamakan itulah yang salah,” katanya.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan yang juga Direktur Eksekutif Megawati Institute, Siti Musdah Mulia, menuding sekolah Islam sebagai penyebab munculnya terorisme di Indonesia. Musdah menyarankan agar sekolah-sekolah Islam, termasuk pesantren, untuk dikurangi karena menjadi tempat berkembangnya terorisme.
Menurut Menag, pesantren tidak mengajarkan ekstremitas tapi justru selalu tumbuh dengan rendah hati. Sejatinya, pesantren adalah lembaga yang mengajarkan nilai-nilai serta tidak mengklaim kebenaran itu hanya miliknya. Toleransi di dalam pondok pesantren dibangun secara luar biasa.
“Pesantren itu pasti cinta Tanah Air. Jadi, kalau di tengah-tengah masyarakat ada orang yang mengatasnamakan pesantren, lalu mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam itu hanya mengatasnamakan Islam,” kata dia.
Lukman menegaskan bahwa masyarakat sendiri bisa menilai sebuah lembaga pendidikan Islam itu disebut sebagai pesantren atau tidak dengan melihat sepak terjang institusi tersebut.
“Masyarakat sendiri yang akan menilai mana pesantren yang betul-betul pesantren dan mana yang hanya mengatasnamakan pesantren saja,” katanya.
Sumber : WartaEkonomi