Menag Nasaruddin Umar: Toleransi Jangan Berhenti pada Menerima Perbedaan

JAKARTA — Kerukunan umat beragama tidak cukup dibangun dengan sikap saling menerima perbedaan. Lebih dari itu, masyarakat perlu menemukan titik temu dan persamaan nilai yang terkandung dalam setiap ajaran agama. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus menjadi modal diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong perubahan cara pandang dalam memaknai toleransi beragama. Menurutnya, toleransi selama ini cenderung dipahami sebagai sikap pasif untuk menerima sesuatu yang berbeda. Padahal, upaya memperkuat kerukunan semestinya diarahkan pada pencarian nilai-nilai universal yang menyatukan umat manusia.

Gagasan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam Dialog Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, di Jakarta, Senin (2/11/2026). Forum ini mempertemukan pimpinan dan perwakilan enam agama di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta persoalan yang dihadapi dalam kehidupan beragama.

“Toleransi itu, kesannya, image-nya, kita seolah-olah ada unsur dipaksa untuk memberikan suatu pengakuan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Sebetulnya, kalau kita mau jujur, wilayah toleransi semacam itu bisa diperkecil. Apa yang selama ini kita anggap berbeda, sesungguhnya jangan-jangan tidak berbeda, hanya persepsi kita yang terlalu membedakannya satu sama lain,” ujar Nasaruddin dikutip dari laman resmi Kemenag RI.

Ia menilai, penekanan berlebihan pada perbedaan dalam pengajaran agama berpotensi memperlebar jarak antarumat. Sebaliknya, pemahaman terhadap kesamaan nilai moral, etika, dan kisah spiritual dapat menjadi landasan untuk membangun hubungan yang lebih erat.

Dengan cara pandang tersebut, dialog lintas agama tidak semata-mata membicarakan bagaimana umat menerima perbedaan, tetapi juga menemukan nilai kemanusiaan yang hidup dalam berbagai tradisi keagamaan.

Nasaruddin mengaitkan pentingnya kerukunan dengan situasi dunia yang tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Sejumlah negara di Eropa hingga Afrika mengalami tekanan ekonomi, inflasi tinggi, kelangkaan energi, dan berbagai krisis yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan sekitar 5,6 persen, inflasi terkendali, serta cadangan pangan nasional yang mencukupi.

Menurut Nasaruddin, ketahanan Indonesia tidak hanya ditopang oleh kebijakan ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga kontribusi para pemimpin agama dalam menjaga ketenangan masyarakat. Peran mereka dinilai penting dalam merawat stabilitas sosial hingga ke tingkat akar rumput.

Kerukunan yang terpelihara di dalam negeri juga menjadi modal bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih luas dalam hubungan internasional. Menag menilai, diplomasi formal melalui lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kerap menghadapi kebuntuan dalam meredakan konflik.

Karena itu, Indonesia perlu mengembangkan diplomasi religius yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan hati nurani.

“Pendekatan diplomasi formal melalui lembaga dunia seperti PBB kerap mengalami jalan buntu dalam meredam konflik global. Sebaliknya, diplomasi religius yang menyentuh hati nurani, humanity is only one, terbukti mampu membangun kesadaran kolektif kemanusiaan tanpa memandang sekat suku, ras, atau agama,” jelasnya.

Selain persoalan ekonomi dan geopolitik, Nasaruddin mengingatkan tantangan masa depan yang tidak kalah kompleks, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan tingkat tinggi (artificial super intelligence) hingga persoalan moral generasi muda.

Untuk merespons tantangan tersebut, Kementerian Agama mendorong konsolidasi organisasi cendekiawan lintas agama. Para intelektual Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Khonghucu diharapkan dapat duduk bersama untuk merumuskan strategi kebangsaan.

Nasaruddin optimistis, kolaborasi lintas iman yang semakin kuat dapat menjadikan Indonesia sebagai contoh kerukunan umat beragama di tingkat global.

Dalam dialog tersebut, Staf Ahli Menteri Agama Gugun Gumilar memandu penyampaian aspirasi dari berbagai organisasi keagamaan. Perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menjadi salah satu pihak yang mengapresiasi upaya Kementerian Agama dalam membina kerukunan.

PGI menekankan bahwa kerukunan perlu diwujudkan dalam dua dimensi, yakni interaksi nyata antarumat beragama dan jaminan kebebasan menjalankan agama. Kerja sama lintas iman dalam Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia dan Aksi Iklim Lintas Iman disebut sebagai contoh praktik toleransi yang telah berjalan.

“Di PGI, kami selalu melihat kerukunan itu dari dua aspek, dua dimensi. Yang pertama, aspek kerukunan di mana terjadi interaksi atau kerja sama antaragama. Jadi, bukan hanya tolerance discourse, melainkan juga tolerance in action,” ujar Pendeta Johan, perwakilan PGI.

PGI berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama terus diperkuat, terutama ketika muncul persoalan terkait kebebasan beribadah di masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan perwakilan Sangha Agung Indonesia. Ia menyatakan umat Buddha di Indonesia merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Sinergi antarumat beragama juga dinilai berjalan baik hingga tingkat daerah, termasuk di Banten melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Pada intinya, kami di Indonesia sudah cukup merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah karena hampir setiap kegiatan yang kami lakukan selalu bisa berkolaborasi,” ungkapnya.

Perwakilan umat Buddha tersebut juga menyatakan komitmen untuk merenungkan dan menerapkan arahan Menteri Agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantias, menilai Kementerian Agama berperan penting sebagai jembatan komunikasi antarumat beragama. Menurutnya, persatuan perlu terus dirawat di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang berpotensi memunculkan gesekan sosial.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kemenag dalam penyelenggaraan Mahasabha, forum lima tahunan PHDI.

“Jadi, kita patut berbangga bagaimana Bapak Menteri Agama ini membuat suatu jembatan, membangun komunikasi kepada kita semua dalam rangka terus meningkatkan kerukunan agama di Indonesia,” tutur I Nyoman.

Dalam sesi penutup, Sekretaris Jenderal Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Imam Pituduh, mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman krisis multidimensi. Persoalan politik, ekonomi, sosial, kultural, dan ekologis berjalan beriringan dengan meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global.

Ia mengajak para pemimpin agama memperkuat doa sekaligus menjaga kewaspadaan dan ketahanan kelembagaan.

“Mohon doanya. Kita semua, pemimpin agama, punya dua hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu mengelola, menjaga, dan merawat aset. Pertama, aset spiritual, yaitu doa. Kedua, aset institusional,” tegasnya.

Imam juga mengingatkan pentingnya merawat empat aset bangsa, yakni spiritual, institusional, kultural, dan intelektual. Keempatnya dinilai menjadi fondasi untuk menjaga nilai toleransi di tengah perubahan pola pikir dan perilaku generasi muda. Menutup dialog, Gugun Gumilar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memprioritaskan kegiatan keagamaan serta membuka ruang komunikasi yang luas antara pemerintah dan umat beragama. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan kerukunan yang tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.