Jakarta – Menteri Pendayagunaan Apparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur, SE, M.Si, mengatakan bahwa tugas BNPT kedepan tentunya tidaklah mudah, apalagi BNPT telah menggandeng sebanyak 27 K/L untuk bersinergi dalam penanggulangan terorisme.
Hal tersebut dikatakan MenPAN RB usai memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat eselon I, II, III dan IV di lingkungan BNPT di acara Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja BNPT yang digelar di kantor perwakilan BNPT yang berada di salah satu Gedung Kantor Kementerian di Jakarta, Selasa (7/2/2017).
“Kita tahu beliau (Kepala BNPT) ini kan menjadi koordinator dari beberapa institusi kementerian sebanyak 27 K/L. Tentunya itu merupakan pekerjaan yang sangat besar sekali. Tidak ringan. Maka dari itu saya mengusulkan untuk merencanakan hal-hal yang besar sekalian. Mulai dari sistem penanggulangan terorisme, pencegahannya kemudian sampai pada tingkat pembinaannya baik kepada mantan teroris dan keluarganya,” kata Asman Abnur.
Pria yang pernah menjadi anggota DPR RI dan Wakil Walikota Batam ini berharap apa yang dilakukan BNPT dalam mengagndeng 27 K/L ini bisa benar-benar terintegrasi dengan baik agar penangulangan terorisme bisa berjalan secara maksimal.
“Kalau benar-benar terintegarasi secara maksimal, diharapkan orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan paham-paham radikal itu bisa diperbaiki dengan cara-cara yang soft atau cara-cara yang baik sehingga mereka dapat kembali lagi ke jalan yang benar,” kata pria yang pernah menjadi Ketua HIPMI dan Kadin Batam ini.
Terkait Reformasi Birokrasi, Men PAN RB mengatakan bahwa kedepan dirinya berharap kedepa Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tidak boleh lagi kalah dengan swasta. Karena pola kerja pemerintahan kedepan itu sudah seperti korporasi.
“Jadi pegawai-pegawainya profesional, sistemnya sudah i-goverment, kemudian komunikasinya sudah melalui elekronik, e-office sudah jalan, e-budgeting semua sudah jalan sehiongga nantinya tidak ada lagi keluhan terhadap ASN yang lambat, yang bermental berbelit-belit. Jadi kita harapkan perubahan ini akan segera dan harus terus menerus kita lakukan,” katanya.
Selama ini dirinya mengakui banyak sekali keluhan masyarakat yang sekarang dan dulu adalah pelayanan birokrasi yang lambat, dikarenakan adanya pungutan dan harus ‘dilempar’ instansi sana-sini jika harus mengurus sesuatu.
“Untuk itu saya merencanakan sebelum tahun 2019 setiap ibu kota provinsi bahkan nasional akan tercipta pelayanan publik satu atap seperta mall.. Dimana seluruh perijinan dari seluruh K/L perijinannya ada disitu termasuk pelayanan Polri. Sehingga diharpkan dengan cara seperti ini dapat menciptakan inovasi inovasi,” ujarnya mengakhiri.
Dalam memberikan pengarahannya kepada para pejabat dan pegawai ASN BNPT tersebut, Men PAN RB didampingi oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN RB, Rini Widyantini, SH, MPM.