Jakarta – Penyebaran radikalisme dewasa ini semakin memperitainkan. Paham tersebut telah masuk ke berbagai institusi pemerintah termasuk lembaga pendidikan seperti Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) yang jelas-jelas merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah.
“Bukan pusat radikalisme, tapi ternyata di STAN saja ada radikalisme. Ada kelompok radikalisme,” kata Ma’ruf di Gedung PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).
Dikutip dari laman metronews.com Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP) itu menilai perlu gerakan deradikalisasi untuk menangkal paham ini. Hal ini penting lantaran STAN milik pemerintah.
“Karena itu, ini harus menjadi perhatian kita dalam rangka melakukan kontraradikalisme itu dan deradikalisasi,” ucap dia.
Menurut Ma’ruf, pemahaman deradikalisme bisa diberikan melalui kegiatan orientasi masyarakat. Mahasiswa bisa diberikan pemahaman tentang ideologi Pancasila. Cara ini dinilai ampuh buat mencegah paham radikalisme yang terus berkembang.
“Ospek itu harus untuk pencucian. Bahkan ada penceramah diusir. Ini luar biasa. UKP-PIP menerima data laporan perguruan tinggi mengalami penolakan-penolakan karena mereka sudah radikalis. Kalau tidak segera pengkaderannya ditutup, ini bahaya,” pungkasnya.