Lurah Didorong Aktif Minimalkan Potensi Konflik Jelang Pemilu 2024

Yogyakarta – Menjelang Pemilu 2024, potensi konflik di masyarakat termasuk ekstremisme yang mengarah ke terorieme dan kekerasan antargolongan kian meningkat. Untuk itu, pemerintah kelurahan dinilai memiliki peran penting meminimalkan potensi tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY mencoba mendorong pengoptimalan peran pemerintah kelurahan melalui Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang melibatkan lurah-lurah se-Kota Jogja di Hotel Grand Serela, Sinduadi, Kapanewon Mlati, Senin (14/8/2023).

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam sosialisasi itu, yakni Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, FX. Wisnu Sabdono Putro; Kepala Korwil kota Jogja Binda DIY, AKBP Sugiyono; Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan; dan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pembagian bendera Merah Putih kepada perwakilan Lurah se-Kota Jogja. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang dicanangkan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 RI.

JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Kelompok Substansi Kewaspadaan Nasional Kesbangpol DIY, Monica Irene Donatirin dalam sambutannya mengatakan sosialisasi tersebut merupakan implementasi Perpres No.7/2021 tentang RAN Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa DIY masih tercatat sebagai kawasan yang di dalamnya masih diindikasikan terdapat kelompok terorisme. Hal ini terbukti dari adanya penangkapan terduga teroris di wilayah DIY.

“Itulah sebabnya, kami mengimbau kepada masyarakat yang melihat ada tetangganya yang mengikuti kegiatan yang mengarah pada kelompok radikan, segera melaporkannya kepada polisi melalui Bhabinkamtibmas setempat,” kata dia saat membacakan sambutan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Senin (14/8).

Monica menambahkan, masyarakat juga diimbau untuk tidak mengucilkan warga yang terdampak radikalisme. “Harusnya masyarakat bisa merangkul sehingga nantinya bisa kembali pada NKRI,” ucap Monica.