Lindungi Generasi Muda, Pemkot Makassar Gencarkan Literasi Digital Antiradikalisme

Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat langkah pencegahan terhadap penyebaran paham radikal dan intoleransi, terutama di kalangan generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dalam memperkuat edukasi dan literasi digital di masyarakat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima audiensi jajaran Densus 88 yang dipimpin Kasatgaswil Sulawesi Selatan Kombes Agung Novrianto Masloman di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10/2025). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Makassar Fatur Rahim dan Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Jufri.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pembinaan terhadap narapidana dan eks-narapidana terorisme (napiter dan eks-napiter), hingga peningkatan kapasitas deteksi dini dan literasi digital di tingkat kelurahan.

“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Makassar. Semua berjalan baik, tinggal kita tingkatkan sinergi pengawasan dan edukasi,” ujar Agung.

Agung mengungkapkan, saat ini terdapat 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen di antaranya berdomisili di Kota Makassar. Mereka kini mendapatkan pembinaan melalui Yayasan Rumah Moderasi Makassar, lembaga yang membantu proses rehabilitasi sosial dan ekonomi dengan dukungan pemerintah daerah.

“Banyak eks-napiter yang kini membuka usaha seperti warung kopi, kuliner, hingga jasa servis AC. Mereka mulai produktif dan kembali diterima di masyarakat,” jelas Agung.

Selain pembinaan sosial, Densus 88 juga memperkuat deteksi dini di lapangan melalui kerja sama dengan Bhabinkamtibmas, aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem sejak dini.

“Kami memiliki jaringan pemantauan di tingkat bawah. Sinergi di akar rumput menjadi kunci pencegahan,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada eks-napiter, Densus 88 juga menggencarkan edukasi bahaya radikalisme di sekolah dan instansi pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan, termasuk di ruang digital.

“Kami akan memperluas kegiatan edukatif, baik bagi ASN maupun pelajar. Sejauh ini tidak ada ASN di Makassar yang terindikasi terpapar radikalisme, tapi kewaspadaan tetap harus dijaga,” tegas Agung.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Densus 88, terutama dalam upaya memberdayakan eks-napiter agar dapat hidup produktif dan damai.

“Kami siap berkolaborasi untuk membantu para eks-narapidana agar bisa berdaya dan berkontribusi bagi masyarakat. Pendekatannya tidak hanya hukum, tetapi juga sosial dan kemanusiaan,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, pemerintah hadir bukan untuk menghakimi, melainkan membina dan memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk memperbaiki diri.

“Kami ingin menciptakan ruang aman dan harmonis bagi seluruh warga. Pemerintah hadir untuk membina, bukan menghakimi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim menekankan pentingnya kolaborasi dalam melindungi generasi muda dari infiltrasi ideologi ekstrem yang kini banyak menyebar melalui media sosial dan game online.

“Teknologi berkembang sangat cepat. Dunia maya bisa menjadi pintu masuk paham radikal jika tidak diwaspadai. Karena itu, upaya pencegahan juga harus diperkuat,” ujar Fatur.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi lintas dinas, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

“Pencegahan akan lebih efektif jika dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan sosial, serta peningkatan literasi digital bagi anak-anak dan remaja. Pemkot dan Densus 88 berkomitmen memperkuat komunikasi aktif dengan lurah, tokoh masyarakat, dan sekolah guna membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap ideologi ekstrem.

“Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan sosial masyarakat dan menjaga Makassar tetap aman, damai, dan toleran,” pungkas Fatur.