Gorontalo – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo, Kamis (25/4/2019), menggelar kegiatan Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi. Secara khusus kegiatan ini membahas bahaya hoaks sebagai sarana penyebarluasan paham radikal terorisme.
Ketua FKPT Gorontalo, Abdullah Hayati, mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu upaya menjaga kondusifitas Gorontalo, khususnya dari pengaruh paham radikal terorisme.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa hoaks berpotensi menjadi perantara penyebarluasan paham radikal terorisme. Oleh karena itu kami mengajak serta masyarakat melalui aparatur kelurahan dan desa ini untuk bersama-sama mewaspadai hoaks,” ungkap Abdullah.
Disampaikan juga oleh Abdullah, kegiatan ini diikuti oleh seratusan aparatur kelurahan dan desa dari Kota Gorontalo dan sekitarnya, meliputi lurah, kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas. “Turut serta kami libatkan insan pers sebagai upaya penyadaran bersama terhadap bahaya hoaks di masyarakat,” tambahnya.
Kepala Subdirektorat Pengawasan BNPT, Chairil Anwar, menilai pelibatan aparatur kelurahan dan desa dalam pencegahan terorisme sebagai langkah efektif. Dia mendorong lurah, kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk senantiasa memantau peredaran hoaks di wilayahnya masing-masing, dan secepatnya menyampaikan klarifikasi ke masyarakat.
“Babagiaman Bapak-bapak harus menyikapi hoaks yang ada, sesuai dengan laporan panitia yang saya terima, nanti akan diajarkan oleh para narasumber. Pesan kami, jangan lengah dengan peredaran hoaks,” kata Chairil.
Chariril juga menyoroti tema kegiatan, yaitu ‘Saring sebelum Sharing’. Hal itu diakuinya sebagai budaya yang harus ditumbuhkan di dalam masyarakat, khususnya sebagai antisipasi atas semakin derasnya informasi di era kemajuan teknologi saat ini. “Kemauan dan kemampuan kita menyaring setiap informasi sebelum mensharingnya, menyebarkannya kembali, akan berpengaruh terhadap peredaran hoaks dan bahaya yang ditimbulkan,” tegasnya.
Kesediaan aparatur kelurahan dan desa dalam memantau hoaks dan membudayakan saring sebelum sharing di masyarakat, masih kata Chairil, merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme. Disampaikannya juga, meskipun BNPT merupakan lembaga negara pemilik mandat penanggulangan terorisme, tugas pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa danya keterlibatan dari masyarakat.
“Karena itu dibutuhkan sinergitas yang kuat. BNPT dan aparat keamanan tidak bisa berdiri sendiri dalam penanggulangan terorisme ini, perlu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat,” tandas Chairil.
Di akhir paparan Chairil mengajak peserta kegiatan untuk selalu mendorong masyarakatnya mensyukuri adanya keragaman yang ada. Kondisi itu disebutnya harus menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sebaliknya memantik munculnya perpecahan. [shk/shk]