Lembaga Pendidikan Berperan Strategis Bangun Moderasi Beragama Sebagai Benteng Hadapi Radikalisme Agama

Malang – Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun moderasi beragama. Bila itu terlaksana lembaga pendidikan akan menjadi benteng tangguh dalam menghadapi tumbuhnya radikalisme yang mengatasnamakan agama di lingkungan sekolah.

“Kurikulum pendidikan yang menjunjung tinggi inklusifitas, memperkuat toleransi akan menjadi bekal membangun semangat moderasi beragama di lingkungan pendidikan,” ujar tokoh muda pegiat sosial dan keagamaan Dr Lia Istifahma saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Kerukunan Umat Bergama yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/6/2023).

Menurut Ning Lia, semangat inklusifitas itu juga dinilai akan menjadi benteng tangguh dalam menghadang tumbuhnya radikalisme beragama di sekolah-sekolah.

“Saat ini semangat moderasi beragama juga semakin relevn dikembangkan disaat dunia pendidikan juga terancam masuknya benih benih radikalisme,” jelas Ning Lia. Lebih lanjut menurut Ning Lia, lembaga pendidikan tidak sekadar menjadi tempat transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga transfer nilai dan karakter kepribadian siswa.

Dalam seminar yang dihadiri para pengurus FKUB Kab/Kota se Jatim dan perwakilan Bakesbangpol Kab/kota tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kanwil Kementerian Keagamaan Provinsi Jawa Timur Awinullah.

Dalam paparannya Awinullah mengingatkan tentang peran pemerintah daerah dalam ikut serta memfasilitasi tersedianya rumah ibadah dan tempat ibadah bagi pemeluk agama di wilayah.

“Kesempatan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah dijamin konstitusi kita. Oleh karena pemerintah daerah punya peran untuk ikut serta memfasilitasi agar para pemeluk agama di wilayahnya bisa menjalankan ibadah secara aman dan nyaman sesuai keyakinan masing-masing,” kata Awin.

Sebelumnya, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto mengingatkan bahwa menjelang perhelatan politik Pilpres dan pemilu legislatif sangat memungkinkan bakal banyak pergesekan antar umat beragama.

“Politik identitas dengan memanfaatkan sentimen keagamam akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu saya meminta para pengurus FKUB Kabupaten/Kota untuk ikut menjadi kondusifitas wilayah dan menghindari terjadinya pergesekan antar umat agama di Jawa Timur,” jelas Eddy Supriyanto.