Palu – Upaya TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya dalam melakukan operasi penegakan hukum untuk pengejaran terhadap enam orang anggota kelompok jaringan terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terus dilakukan.
Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector di bidang penganggulangan terorisme pun terus melakukan koordinasi dengan Satgas Mandago Raya untuk melihat dan mengetahui perkembangan informasi dalam operasi tersebut.
Hal tersebut terlihat saat Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, beserta jajaran melakukan kunjungan ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan koordinasi penanggulagan terorisme pada Senin (26/7/2021). Rombongan BNPT diterima langsung oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs.Abdul Rakhman Baso.
Kepala BNPT mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan adalah dalam rangka koordinas dengan pemerintah daerah setempat. Yang mana utamanya adalah terkait dengan operasi penegakan hukum, Operasi Madago Raya.
”Hari ini saya bertukar informasi untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengejaran Daftar Pencarian Orang (DPO) kejahatan terorisme yang masih (terus) dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) operasi penegakan hukum, Operasi Madago Raya yang saat ini masih berjalan,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH dalam kunjungannya di Polda Sulteng, Palu, Senin (26/7/2021).
Kepala BNPT mengapresiasi atas apa yang telah dicapai (Satgas Madago Raya) dalam beberapa minggu terakhir. Yang mana telah berhasil melumpuhkan 3 dari 9 yang tersisa dari daftar DPO. Boy menyebut bahwa ini tentu sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi. Karena mereka adalah kelompok pelaku kejahatan yang membahayakan kehidupan di indonesia.
”Oleh karena itu, kita berharap ke depan, tentunya Operasi Madago Raya ini berhasil melumpuhkan mereka semua. Itu adalah harapan kita,” ujar Komjen Boy Rafli.
Lebih lanjut, Kepala BNPT menyebut bahwa pihaknya memiliki program deradikalisasi, kontra radikalisasi yang bertahun-tahun sudah dijalankan. Dimana BNPT memiliki mitra deradikalisasi di beberapa tempat. Seperti di Poso, di Tentena yang akan di-maintenance terus ke depan.
”Karena program deradikalisasi ini program yang berkelanjutan, terutama adalah kepada mantan napiter yang proses reintegrasi sosialnya umumnya kita bantu. Jadi cukup banyak aktifitas yang sudah berjalan dan masih berjalan sampe hari ini,” terang mantan Kadiv Humas Polri itu.
Selain napiter, alumni Akpol tahun 1988 ini juga mengungkapkan bahwa para korban aksi terorisme juga terus dilakukan pendampingan secara psikososial. Karena menurutnya, korban juga harus diberikan perawatan dan pelayanan yang baik oleh negara, begitu juga disisi pelakunya, harus dilakukan upaya-upaya (penegakan hukum) yang maksimal.
”Dan tidak hanya dari sisi penghukuman saja, tetapi bagaimana proses mengubah karakter yang tadinya setuju dengan kekerasan-kekerasan menjadi lebih memiliki pemikiran yang radikal, rasional dan moderat,” ungkap mantan Kapolda Papua ini.
Lebih lanjut Kepala BNPT menyapaikan bahwa institusi yang dipimpinnya memiliki program kontra radikalisasi, yang mana di dalamnya ada kontra narasi dan kontra ideologi. Dan disamping melakukan kontra narasi, perlu juga melakukan edukasi kepada masyarakat.
”Oleh karena itu, tentu negara bersama dengan masyarakat, harus terus membangun kewaspadaan dalam masyarakat. Dengan kewaspadaaan yang dimiliki oleh aparat dan masyarakat, diyakini tawaran-tawaran yang disampaikan oleh kelompok jaringan teroris itu dapat dieliminir,” perwira tinggi yang pernah menjabat Kapolda Banten ini mengakhiri.
Hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Untung Budiharto, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik, MH, beserta jajaran dan staf BNPT.