Jember, 12 september 2015. Perbincangan tentang khilafah masih belum juga berakhir, hal ini dikarenakan kondisi kurang paham atau bahkan penghianatan dari sebagain masyarakat terhadap kesepakatan bangsa yang menjadikan UUD 1945 sebagai dasar Negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Saud Usman Nasution, MH, MM, dalam dialog pencegahan paham radikal ISIS bersama suriah NU dan kyai langgar se-Jember dan Lumajang dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.
Dalam pemaparannya beliau menyatakan bahwa saat ini kelompok yang paling gencar menebar paham dan gerakan radikal-terorisme adalah ISIS, namun hal ini tidak berarti bahwa radikalisme dan terorisme hanya ada pada kelompok itu. Beiau menjelaskan bahwa paham dan gerakan radikal terorisme bisa muncul dalam berbagai nama kelompok, bukan saja ISIS.
Karenanya masyarakat harus dilindungi dari pengaruh buruk paham radikalisme dan terorisme. Kepala BNPT yang akan segera menerima promosi untuk gelar Doktor ini juga menyatakan bahwa keinginan untuk menegakkan khilafah di Indonesia oleh sebagaian kelompok radikal merupakan bukti bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak paham Indonesia. Menurutnya, Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan hokum-hukum Islam. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari Pancasila, dimana ketuhanan yang maha esa dan penghormatan terhadap sesama menjadi dasar utama bagi asas negara.
Lebih lanjut beliau menghimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan paham radikalisme dan terorisme, karena selain paham tersebut bertentangan dengan hokum dan kesepakatan bangsa Indonesia, radikalisme dan terorisme tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam.