Komnas Perempuan Desak Pemerintah Hadir Tangani Korban Keluarga di Surabaya

Surabaya – Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk hadir dalam
penanganan jangka panjang terhadap perempuan korban terorisme di
Surabaya. Termasuk sejumlah korban terorisme lain di Jawa Timur.

Hal ini disampaikan dalam agenda peluncuran hasil pemetaan laporan
Komnas Perempuan dengan tajuk ‘Menelusuri Labirin dan Perjuangan Hidup
Perempuan Korban Terorisme’ yang digelar di Surabaya.

Agenda ini dihadiri Kepala DP3AK Provinsi Jatim Tri Wahyu Liswati yang
datang mewakili Pj Gubernur Jatim. Selain itu turut hadir Wakil Wali
Kota Surabaya Armuji, perwakilan LPSK, BNPT, sivitas akademika, dan
berbagai organisasi terkait.

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang menyebutkan selama 1
tahun ke belakang Komnas Perempuan telah memetakan kondisi perempuan
korban terorisme dan kekerasan di Indonesia di beberapa wilayah. Di
antaranya Surabaya, Poso, Bali, dan Jakarta.

Hasilnya, Komnas Perempuan berhasil mengumpulkan laporan yang di
dalamnya termuat situasi korban terorisme, terutama korban perempuan
yang ternyata mengalami penderitaan secara fisik, psikis, hingga
gangguan organ reproduksi.

“Rekomendasi dari laporan ini adalah ingin meminta pemerintah hadir
terhadap korban, khususnya perempuan, di mana perempuan korban
terorisme ini membutuhkan ruang pemulihan dan fasilitas kesehatan
serta jaminan perawatan. Banyak dari korban yang harus berobat seumur
hidup,” ujar Veryanto, Rabu (29/5/2024).

Veryanto menyampaikan bahwa selama ini pemerintah hanya mengurus
penanganan korban di tahun-tahun awal pasca-kejadian. Padahal banyak
korban yang seumur hidup kondisinya terganggu, bahkan mereka sudah
tidak bisa beraktivitas dengan normal.

“Dukungan pemerintah daerah perlu diimplementasikan sesuai harapan
korban. Kami berharap pemerintah benar-benar mewujudkan hak para
perempuan korban terorisme. Ke depan Komnas Perempuan akan menyurati
komitmen yang disampaikan sehingga ditindaklanjuti secara nyata,”
tegasnya

Dalam agenda penyampaian laporan Komnas Perempuan itu turut hadir
sejumlah korban terorisme. Termasuk korban ledakan bom pada 2018 di
tiga gereja Surabaya, yakni Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen
Indonesia (GKI), dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.

Perwakilan dari para korban menyuarakan keresahan dan kendala yang
mereka rasakan hingga saat ini kepada perwakilan pemerintah dan
berbagai stakeholder yang hadir.

“Ada beberapa penyintas yang perlu penanganan lanjutan. Ada 1 anggota
tubuh yang hilang, dijanjikan operasi tapi tidak bisa. Ini yang
diharapkan untuk bisa mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya maupun
Pemprov Jatim,” ujar salah satu perwakilan korban bom Surabaya 2018.