Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Ditangkapnya pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) oleh
Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri tampaknya membawa trauma
bagi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Akibatnya, mereka
meninta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat program
untuk mencegah ideologi radikal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
seperti KAI.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Safaruddin menyarankan agar
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat program
prioritas untuk mencegah dan menghalangi ideologi radikalisme,
ekstremisme, dan terorisme masuk di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
Hal ini disampaikan Safaruddin di hadapan Kepala BNPT Rycko Amelza
Dahniel yang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin
(4/9/2023).
Bukan tanpa sebab, Safaruddin menyarankan itu karena tidak melihat
BNPT memiliki program prioritas mencegah ideologi atau paham terorisme
di BUMN.
“Untuk BNPT, yang saya tidak lihat dari program prioritas ini, yaitu
BUMN begitu, Pak. Program untuk BUMN. Kan kemarin kan terjadi
radikalisme,” kata Safaruddin dalam rapat.
Ia lantas mencontohkan, beberapa waktu lalu terjadi penangkapan
terduga teroris yang diketahui adalah pegawai BUMN di lingkungan PT
Kereta Api Indonesia (KAI).
Namun, Safaruddin juga menyebut bahwa sepertinya tidak hanya di
lingkungan PT KAI saja paham terorisme atau radikalisme mulai masuk ke
BUMN.
“Kemarin juga ada di TikTok kalau enggak salah, bahwa di Telkom kita
sudah ada disusupi. Di wilayah-wilayah Telkom, kemudian di Pertamina,”
ujar Safaruddin.
Politikus PDI-P ini kemudian meminta Kepala BNPT turut memasukkan
program prioritas untuk BUMN dalam rangka mencegah masuknya ideologi
radikal, ekstremis dan teroris tersebut.
“Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti,
kereta api itu kan, Pak. Saran saya termasuk BUMN juga untuk jadi
sasaran prioritas dari enam itu,” katanya.