Jakarta – Upaya kolaborasi multipihak dan kohesi sosial sangat penting
dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme. Kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan
mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.
“Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme
makin kompleks. Untuk itu, perlu ada intervensi multipihak dan
peningkatan kohesi sosial,” ujar Deputi Bidang Kerja Sama
Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika
Chrisnayudhanto pada Seminar Membangun Harapan dan Strategi
Kolaboratif untuk Mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah
pada Terorisme dan Meningkatkan Kohesi Sosial di Jakarta, Rabu
(13/11/2024).
Menurut Andhika, signifikansi dari kerja-kerja yang sifatnya
kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan
semboyan yang digaungkan Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, yaitu
kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam
Keikhlasan.
Andhika juga menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan
peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
“Di dalam RAN PE, kami melakukan pendekatan whole government dan whole
society approach terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029), kita
mendorong penguatan kohesi sosial yang kami yakini dengan kohesi
sosial masyarakat akan kuat dan tidak mudah terjerumus terorisme,”
katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan
Ansori, Ph.D., menilai program kolaborasi dan peningkatan kohesi
sosial sangat tepat dilakukan dalam penanggulangan terorisme.
Alasannya, persoalan terorisme tidak bersifat eksklusif tetapi justru
inklusif.
“Persoalan terorisme bukan eksklusif, tetapi inklusif karena semua
lapisan masyarakat terkena dampaknya, untuk itu kolaborasi bersama dan
peningkatan kohesi sosial sangat penting untuk dilakukan,” ujarnya.
Dia menambahkan kata kunci kolaborasi dan kohesi sosial dalam rangka
menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia juga sangat erat
kaitannya dalam membangun dan menguatkan prinsip demokrasi di
Indonesia.
“Prinsip demokrasi erat hubungannya dengan kolaborasi dan kohesi
sosial. Hadirnya masyarakat yang kohesi ini menjadi syarat untuk
menuju masyarakat yang demokratis,” pungkasnya.