Jakarta – Wacana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus mendapatkan dukungan. Kali ini dukungan itu datang dari mantan Wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN), KH As’ad Said Ali. Menurutnya, HTI sangat berambisi mengganti dasar negara dengan Daulah Islamiyah.
Namun, KH As’ad Said Ali mengingatkan agar pembubaran HTI harus lepas dari tendensi politik. Wacana pembubaran harus berdasarkan niat tulus untuk menjaga Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI).
“Membubarkan HTI harus berdasarkan ketulusan, demi NKRI bukan karena politik,” kata Kiai As’ad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/5/2017).
Dikatakannya, tiga hari lalu dia didatangi Persatuan Purnawiran TNI Angkatan Darat (PPAD). Mereka bertanya tentang wacana pemerintah membubarkan HTI. Menurut PPAD, pembubaran HTI ini akan menjadi tanda tanya besar karena paham radikal lainnya tidak ikut dibubarkan.
“Saya didatangi purnawiran yang menanyakan pembubaran HTI, karena mereka ditanyai oleh masyarakat bawah,” ungkap As’ad Said Ali.
Dengan tegas As’ad menjawab pertanyaan PPAD tersebut. Menurutnya, HTI memang pantas dibubarkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, siapapun tidak boleh mengganti Pancasila.
“Siapapun yang berusaha mengganti Pancasila dengan lainnya, baik secara tertulis, lisan serta visual, bisa dikenakan hukum. Apalagi sampai menimbulkan kerusuhan. Karena itu pembubaran HTI tepat, bukan langkah yang salah,” tegasnya.
Dijelaskan, di semua negara Islam, Hizbut Tahrir tidak mendapatkan tempat. Bahkan tidak memiliki izin. “Hanya di Amerika dan Inggris, Hizbut Tahrir mempunyai izin dan dibiarkan berkembang dengan baik. Mengapa Amerika dan Inggris? Ini yang patut dicermati,” jelasnya.
KH As’ad Said Ali yang juga Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menganalisa keberadaan HTI yang disebutnya sebagai corong negara-negara barat untuk ‘mengobok-obok’ negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Keberadaan paham ala barat yang menjunjung tinggi individualisme dan mengebiri kebersamaan, dan ini merupakan masalah besar yang lebih berbahaya ketimbang terorisme,” pungkasnya.