Jakarta – Pola pendekatan lunak (soft approach) yang dilakukan oleh Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan masalah terorisme selama ini sepertinya menjadi sesuatu yang menarik dan ingin dicontoh oleh Kerajaan Belanda dalam menangani kasus terorisme.
Hal tersebut tercermin saat kunjungan Director General for Political Affair (Dirjen Urusan Politik) Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda, Rob Swartbol, saat bertemu Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, di kantor BNPT, Jakarta, Selasa (28/11/2017) siang ini.
“Dirjen Urusan Politik Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda ditemani Duta Besar Belanda untuk Indonesia bertemu dengan kami untuk meminta penjelasan secara utuh mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh oleh Indonesia dalam kaitannya mengenai counter terrorism,” ujar Komjen Suhardi Alius usai pertemuan tersebut.
Lebih lanjut mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya menggambarkan bahwa selama ini pihaknya telah menggunakan dua pola dalam penangganan masalah terorisme di Indonesia yakni hard approach (pendekatan keras) yang dilakukan secara proporsional dan soft approach (pendekatan lunak).
Dimana dalam melaksanakan pendekatan lunak ini pihaknya menggandeng para mantan pimpinan kelompok teroris yang telah bertobat, sebagai pembicara untuk program deradikalisasi. Pendekatan ini efektif karena mantan teroris ini telah menunjukkan dan mengungkapkan pengalaman mereka sebelumnya. Selain itu Kepala BNPT juga menceritakan kalau pihaknya juga melibatkan organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah.
“Dari penjelasan itu tadi maka pola soft approach inilah yang menjadi poin besar buat mereka juga, bahwa tidak selamanya pola penanganan dengan metode hard approach itu bisa menghasilkan suatu solusi tapi juga harus mengidentifikasi akar masalah,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Setelah mendapatkan penjelasan dari mantan Kapolda Jawa Barat ini mengenai pendekatan soft approach tersebut pihak Kerajaan Belanda pun sepertinya ingin mencoba untuk mengurai akar masalah terorisme yang terjadi juga di Belanda.
“Mereka ingin melakukan sharing bersama kita, belajar dari kita juga dan kita memberikan gambaran juga bahwa setiap negara punya akar masalah yang berbeda dalam rangka latar belakang atau hulu masalah terorisme ini seperti masalah kemiskinan, ideologi, ketidak adilan dan kurangnya pendidikan,” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.
Dijelaskan Kepala BNPT, pihak Belanda pun juga memikirkan dengan banyaknya pendatang yang datang ke Belanda yang mencoba untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat di negeri dengan jukukan Kincir Angin ini.
“Inilah yang sedang kita kerjasamakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan diminta kepada Dirjen Urusan Politk Kemlu Belanda ini agar NCTV melaksanakan kesepakatan secepatnya dalam melaksanakan realisasi daripada MoU yang sudah dilaksanakan oleh kita sebelumnya,” kata mantan Kadiv Humas Polri ini.
Seperti diketahui, pada bulan Juli lalu antara BNPT bersama dengan National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV/Badan Anti Teror) Kerajaan Belanda telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjalin kerjasama yang cukup intensif dalam bidang penanggulangan terorisme. NCTV sendiri berkedudukan di bawah Kementerian Keamanan dan Kehakiman Belanda, namun memiliki kewenangan sebagai koordinator bagi kebijakan penanggulangan terorisme di Belanda seperti halnya BNPT.
Selanjutnya secara spesifik Kepala BNPT juga menjelaskan bahwa tindak lanjut yang akan dilakukaan bersama NCTV selain sharing informasi juga mengenai capacity building. “Kita kan punya JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement) dan itu sebagai media untuk sharing informasi juga bagaimana meningkatkan kualitas kinerja masing-masing aparatur untuk mengenal masalah terorisme dan mencari solusi yang tebaik untuk itu,” ujarnya mengakhiri.
Dalam kunjungan ke BNPT tersebut Dirjen Urusan Polik Kemenlu Belanda didampingi oleh Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, dan anggota delegasi Belanda lainnya. Sementara itu turut mendampingi Kepala BNPT yakni Deputi III BNPT bidang Kerjasama Internasional, Irjen Pol. Hamidin, Direktur Bilateral, Brigjen Pol Budiono Sandi, Kasubdit Kerjasama Ameriak Eropa, Wandi Adrianto Syamsu dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.