Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajak organisasi masyarakat Islam Mathlaul Anwar untuk ikut mempersempit ruang bagi berkembangnya paham radikal dan intoleransi. Hal ini demi menyelamatkan bangsa dari ideologi yang membahayakan.
Ajakan dan harapan tersebut dia sampaikan saat menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar beberapa waktu yang lalu di Gedung Bina Graha Jakarta.
“Mathlaul Anwar bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan SDM. Dalam hal ini, Mathlaul Anwar perlu terlibat dalam mempersempit ruang tumbuhnya paham radikal dan intoleransi di Indonesia,” tutur Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4)
Moeldoko mengatakan, program pembangunan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang berfokus pada pendidikan, salah satunya Mathlaul Anwar yang perjalanannya sudah berusia 105 tahun.
Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi Mathlaul Anwar sebagai penggerak sektor pendidikan yang mandiri telah berkontribusi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, hingga saat ini Mathlaul Anwar telah memiliki lebih dari 2.000 madrasah di 33 Provinsi dan 70 perguruan setingkat SD, SMP, dan SMA serta satu perguruan tinggi.
Moeldoko yang saat itu didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin, ikut mendukung usulan nama KH. Mas Abdurrahman, yang merupakan pendiri Mathlaul Anwar, sebagai salah satu pahlawan nasional bidang pendidikan.
“Kami siap ikut menyuarakan. Apalagi, KH Mas Abdurrahman punya kontribusi luar biasa untuk bangsa dari sisi pembangunan SDM,” ujar Moeldoko.
Pada kesempatan itu Moeldoko juga mendukung pelaksanaan Muktamar Ke-20 dan Munas Muslimat ke-5 Mathlaul Anwar yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-3 April 2021 lalu.
Diketahui, Muktamar Mathla’ul Anwar yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia tersebut mengusung tema Menata Umat Merekat Bangsa dan dihadiri secara virtual sekaligus dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.