New York – Di sela-sela acara Konfresnsi Tingkat Tinggi (KTT) yang diikuti para pimpinan Badan Anti Teror yang ada di dunia yang diadakan di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Kamis-Jumat (28-29 Juni 2018), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Konjen Pol. Drs. Suhardi Alius berkesempatan melakukan pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen ) PBB, Antonio Gutteres.
Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT menyampaikan beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam hal masalah penanggulangan terorisme. Diantaranya yang disampaikan adalah mengenai telah diselesaikan dan disahkanya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme beberapa waktu lalu.
“Pada tanggal 21 Juni 2018 telah diundangkan dengan UU No 5/2018 amandemen terhadap UU Pemberantasan Terorisme. Di undang-undang yang baru itu memiliki Bab khusus mengenai pencegahan. Dalam hal ini, aspek pencegahan memfokuskan pada kesiagsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi,” ujar Kepala BNPT kepada Sekjen PBB, Jumat (29/6/2018) petang waktu setempat .
Lebih lanjut mantan Kabareksrim Polri ini menyampaikan bahwa selama ini program BNPT utamanya dalam menjalankan program pendekatan lunak (soft approac) telah dilakukan di desa-desa seperti Lamongan, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatra Utara.
“Ini merupakan upaya BNPT untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk tidak memarginalkan mantan teroris dan keluarga, termasuk anak-anaknya untuk hidup di masyarakat dalam suasana damai dan tentram,” ucap mantan alumni Akpol tahun 1985 ini.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini menekankan bahwa upaya tersebut merupakan pendekatan lunak yang berbeda muatan dengan pendekatan keras yang merupakan upaya/penegakan hukum atau keamanan semata.
Sementara itu Sekejen PBB Antonio Gutteres sendiri seperti disampaikan Kepala BNPT juga menyetujui bahwa ke depannya metode pendekatan lunak atau lazim dikenal sebagai upaya pencegahan akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa mendatang.
“Sekjen PBB mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara anggota PBB yang memliki pengalaman yang terbaik diantara negara anggota PBB dalam memajukan pendekatan lunak dalam penanggulangan ekstrimisme dan terorisme,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini usai pertemuan tersebut.
Sekjen juga menyambutkan bahwa Indonesia akan memainkan peranan kepemimpinan di kawasan, khususnya di Asia Tenggara untuk mendorong terbentuk rencana aksi kawasan pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan di ASEAN.
“Sekjen PBB tadi mengatakan bahwa fokus utama pada pencegahan merupakan dasar dari rencana aksi nasional tersebut. Dimana kita (Indonesia) akan memainkan peranan khususnya di Asia Tenggara,” tutur Kepala BNPT
Sekjen PBB juga memuji Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme, terutama sejak terbentuknya BNPT yang memiliki fungsi koordinatif terhadap berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
“Beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran kami di acara KTT tersebut menunjukan komitmen politik tinggi Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme secara bersama oleh masyarakat Internasional,” katanya mengkahiri.
Dalam pertenuan tersebut Kepala BNPT didampingi Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York yaitu Duta Besar Dian Triansyah Djani.