Kemenko Polhukam Tingkatkan Kolaborasi Kementerian dan Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme

Jakarta – Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan melakukan
sinkronisasi program penanggulangan terorisme yang ada di setiap
kementerian dan lembaga. Sinkronisasi program itu dilakukan agar
setiap kegiatan penanggulangan terorisme di kementerian atau lembaga
dapat berjalan dengan maksimal dan tidak tumpang tindih.

“Kemenko Polhukam bertanggung jawab untuk mengoordinasikan,
menyinkronkan, dan mengendalikan implementasi program-program yang ada
di kementerian/lembaga,” kata Asisten 2 Deputi IV Kemenko Polhukam,
Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana dalam siaran pers resmi
Kemenko Polhukam yang dikutip ANTARA, di Jakarta, Kamis (3/10).

Bayu mengatakan, Kemenko Polhukam sejauh ini bertanggung jawab atas
program-program yang penanggulangan terorisme di beberapa kementerian
dan lembaga yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial,
Kementerian Agama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI, dan Polri.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program yang dilakukan Kemenko
Polhukam, Bayu menjelaskan ada beberapa program yang dinilai belum
berjalan secara maksimal.

Program itu yakni Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN-Pe) dan program sinergisitas
antar-kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme di BNPT.

Dia menilai program tersebut belum berjalan secara maksimal karena
kegiatan terkesan berjalan masing-masing dan tidak padu.

“Oleh sebab itu, kita perlu mendiskusikan sejauh mana kedua program
tersebut dapat dikolaborasikan dan disinergikan pada pelaksanaan tahun
mendatang,” kata Bayu.

Beragam upaya pun telah dilakukan guna mencari solusi agar dua program
di BNPT ini dapat berjalan secara maksimal. Salah satu upaya yang
telah dilakukan yakni menggelar rapat koordinasi antara seluruh
kementerian dan lembaga terkait untuk membahas permasalahan tersebut.

Pertemuan tersebut sudah digelar di kawasan Bogor pada Selasa (1/10)
lalu. Tidak hanya membahas soal dua program itu, Bayu menjelaskan
rapat tersebut juga membahas soal hasil evaluasi seluruh program
penanggulangan terorisme secara menyeluruh.

“Rakor juga bertujuan menindaklanjuti rekomendasi Menko Polhukam,
serta dapat memperoleh bahan masukan bagi Kemenko Polhukam dalam
menentukan kebijakan selanjutnya,” tutur Bayu.

Dengan bersinerginya seluruh program penanggulangan terorisme di
seluruh kementerian dan lembaga, Bayu yakin buah-buah pemikiran yang
berbau terorisme dan bersifat radikal akan sulit tumbuh di lingkungan
pemerintahan.