Kemenag minta Da’i dan Daiyah tidak gunakan Isu Agama sebagai Alat Politik

Bandung – Dalam menghadapi tahun politik Kementerian Agama (Kemenag)  meminta kepada para Da’i dan Da’iyah untuk tidak menggunakan agama sebagai alat dalam melakukan electoral.

Hal tersebut dikatakan staf Khusus Menteri Agama, Dr. H. Nuruzaman yang hadir mewakili Menteri Agama, menyatakan bahwa pada acara Sarasehan dan Dialog Kebangsaan bersama Da’i dan Da’iyah se wilayah Bandung Raya yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Acara yang dihadiri hamper 400 Da’i dan D’iyah yang mengambil tema “Peran Da’i dalam Pencegahan Paham Radikal Terorisme” ini berlangsung di Pullman Hotel, Bandung, Rabu (24/5/2023).

“Di negara demokrasi semua orang boleh memilih partai apapun dan juga memberikan dukungan kepada siapapun. Tapi karena dia sebagai Dai kalau dia memberikan ceramah, kalau memang mau memilih partai politik atau kampanye terhadap salah satu pasangan calon silakan. Nggak ada yang melarang . Tapi tentu menggunakan cara-cara yang baik,” ujar Dr. H. Nuruzaman.

Lalu kemudian kalau Da’i dan Da’iyah tersebut memilih untuk tidak menjadi juru kampanye dan bersikap netral, maka para Dai dan Daiyah ini pilihannya adalah mengajak orang untuk damai dalam perbedaan “Boleh perbedaan politik, tapi tentu tidak boleh ada perbedaannya yang dapat menimbulkan gesekan. Itu yang harus ditekankan,” ujarnya

Selain itu dirinya meminta kepada para Da’i dan Da’iyah  untuk tidak menjadikan agama sebagai isu elektrokal. Karena agama itu terlalu Suci untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. “Kita menjaga agar para Dai atau siapapun yang berkampanye termasuk politisi jangan menggunakan agama. Ia (Agama) adalah milik Tuhan dan agama ini suci. Kita menghindari politik identitas dan tentu yang spesifik adalah tentang agama,” ujarnya.

Kemenag sendiri memiliki komitmen kuat untuk melakukan pencegahan terorisme karena Indonesia mendapatkan tantangan serius.

“Sebab muncul pelaksanaan agama yang ekstrem atau melebihi batas yang ditentukan oleh ajaran agama itu sendiri.  Selain itu, munculnya kelompok eksklusif yang merasa paling benar sendiri, sedangkan kelompok lainnya adalah tidak benar,” kata Nuruzaman.

Fakta lain menurutnya adalah muncul organisasi tertentu yang memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan Islam yang pertengahan atau moderat. “Kemenag sudah membuat aplikasi ustaz kita untuk gerakan pencegahan aksi terorisme apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia percaya dengan tokoh agama,” katanya mengakhiri.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni  Kepala BNPT Komjen Pol. Prof Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Drs. KH. Ahmad Zubaidi, M.A., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iip Hidajat yang mewakili Gubernur Jabar, Ketua Umum MUI Jabar Prof. Dr. KH. Rachmat Sjafei, Lc., M.A., Wakapolda Jabar, Brigjen Pol . Bariza Sulfi, S.IK dan tamu undangan lainnya.

Sementara pejabat BNPT yang turut hadir yakni Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE,  Deputi bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhendra, S.Ik, Direktur Pencegahan, Prof Dr. Irfan Idris, MA dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Sus. Drs. Solihuddin Nasution.

Acara tersebut dilanjutkan dengan Dialog Kebangsaan yang dimoderatori Staf Ahli Kedeputian bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, KH. M. Suaib Tahir, Lc, MA, Ph.D dengan menghadirkan narasumber  Ketua Komisi Dakwah MUI Drs. KH. Ahmad Zubaidi, M.A., Ketua Prodi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah, M.Si., Ph.D., dan Direktur Pencegahan BNPT Prof Dr. Irfan Idris