Kawal Program Pemerintah di Papua, Polri Tak Segan Tindak Kelompok Pengganggu Stabilitas Keamanan

Papua – Polri akan terus mengawal program-program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, termasuk di wilayah Papua. Untuk itu, Polri bersama TNI tidak akan segan-segan menindak tegas kelompok yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua.

“Pemerintah terus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi lewat berbagai program dalam bentuk transformasi ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk mengubah yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari wilayah Indonesia Timur,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua di Makodam Cendrawasih, Jayapura, Senin (9/1/2023).

Hadir di kegiatan itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan tiga Kepala Staf TNI, yakni KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

“Alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa pada saat ini hal tersebut sudah mulai bisa terlihat di mana 53% pertumbuhan ekonomi nasional saat ini itu proporsi investasi yang terus dikembangkan oleh pemerintah ada di luar Jawa dan pertumbuhan untuk wilayah timur kurang lebih 7,5 sampai 13%. Jadi ini tentunya berita yang menggembirakan buat kita semua khususnya seluruh masyarakat yang berada di Indonesia timur,” imbuh Kapolri.

Kapolri menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong upaya untuk menyejahterakan dan meningkatkan pembangunan wilayah Papua. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus untuk melanjutkan pemberian dana otonomi khusus secara lebih fokus dimana ini juga bertambah dari yang tadinya 2% menjadi 2,25%.

“Harapannya ini betul-betul bisa mewujudkan SDM yang unggul dan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tuturnya.

Jenderal Sigit menguraikan, pemerintah juga telah membentuk tim koordinasi terpadu antara kementerian dan lembaga untuk fokus melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Pemekaran-pemekaran provinsi baru saat ini juga telah dilaksanakan.

“Beberapa waktu yang lalu di DPR telah ditetapkan 5 daerah otonomi baru dan nanti di tahun 2023 akan menyusul dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” jelasnya.

Demikian juga konektivitas antarwilayah seperti jalan, bandara, pelabuhan, saat ini terus dikembangkan. Dikatakan Sigit, salah satunya yang saat ini menjadi major project, ada 8 bandara yang akan dibangun. Kemudian melanjutkan proyek Trans Papua yang saat ini sudah mulai terhubung dan terus dibangun.

“Selain itu, penyediaan fasilitas layanan dasar, pembangkit listrik, sekolah, air, rumah sakit, pasar tentunya terus di kembangkan dan harapan kita kita semua prajurit TNI-Polri tentunya wajib untuk mengawal dan mengamankan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun juga yang ada berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar apa yang menjadi program tersebut bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu,” jelasnya.

Kapolri juga bicara soal adanya gangguan keamanan di tengah berbagai macam program kebijakan pemerintah dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Masih ada pihak-pihak tertentu yang menerimanya dengan pemikiran yang berbeda, sehingga kemudian melakukan upaya untuk menghambat proses pembangunan, baik dalam bentuk melakukan gangguan keamanan ataupun kegiatan-kegiatan lain.

Karena itu, pemerintah telah mengambil langkah dan Polri bersama TNI berada di garda terdepan untuk melaksanakan tugas tersebut melakukan pendekatan.

“Dua pendekatan yang kita lakukan yang pertama pendekatan kesejahteraan dengan pola soft approach yang saat ini tentunya telah dilaksanakan oleh teman-teman baik dari TNI-Polri dalam bentuk kegiatan-kegiatan Binmas Noken, TNI Manunggal Desa, kolaborasi lintas kementerian-lembaga, kemudian kegiatan-kegiatan lembaga non pemerintahan, fondation-fondation yang ada yang semuanya kita lakukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua,” ujarnya.

Langkah soft approach terhadap kelompok-kelompok yang belum memahami, Sigit mengatakan TNI-Polri akan membantu melakukan sosialisasi, edukasi, memberikan pemahaman. Semua akan sama-sama diajak untuk ikut mendukung dan mendorong program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kemudian tentunya terhadap kelompok yang terus melakukan gangguan keamanan, bahkan mengakibatkan korban jiwa tidak hanya terhadap TNI-Polri namun juga kepada masyarakat sipil, masyarakat Papua itu sendiri, kita harus melakukan langkah-langkah penegakan hukum secara tegas atau pendekatan hard approach,” jelas Sigit.

Tentunya, kata Kapolri, pihaknya akan melakukan secara terukur dan tetap memedomani prinsip-prinsip hak asasi manusia ini tentunya yang menjadi pendekatan bagi semua.