Kampung Pancasila Didorong Jadi Benteng Perlindungan Anak di Surabaya

Surabaya – Program Kampung Pancasila di Surabaya didorong untuk melampaui sekadar simbol persatuan. Lebih dari itu, program ini dinilai berpotensi menjadi sistem perlindungan anak berbasis komunitas yang nyata dan berkelanjutan.

Dukungan tersebut disampaikan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur. Pengurus LPA Jatim, Isa Ansori, menilai kampung merupakan ruang paling dekat dengan kehidupan anak, sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga tumbuh kembang mereka.

Menurutnya, pendekatan berbasis kampung memungkinkan perlindungan anak dilakukan secara langsung, bukan hanya melalui kebijakan dari atas. “Di kampung, anak tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Karena itu, perlindungan harus dimulai dari sana,” ujarnya.

Ia menekankan, program yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi tidak boleh berhenti pada seremoni atau jargon kebangsaan. Kampung Pancasila harus dihidupkan sebagai sistem sosial yang mampu mengenali persoalan riil di masyarakat, termasuk yang menyangkut anak-anak.

Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pembentukan gugus tugas perlindungan anak di tingkat lingkungan terkecil, yakni RT. Ia mengusulkan konsep tersebut diberi nama Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT (SPARTA).

Menurut Isa, SPARTA dapat menjadi “mata dan telinga” pemerintah kota di lapisan paling bawah. Melalui mekanisme ini, berbagai persoalan anak bisa dideteksi sejak dini, mulai dari kondisi keluarga, lingkungan sosial, hingga potensi risiko yang mengancam.

“Dengan pendekatan berbasis kampung, penanganannya menjadi lebih cepat, sederhana, tapi tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menilai, selama ini salah satu tantangan dalam kebijakan publik adalah jarak antara program pemerintah dan realitas di lapangan. Model seperti SPARTA dinilai mampu menjembatani kesenjangan tersebut, karena berbasis pada kebutuhan nyata warga.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kepedulian sosial, dan kedekatan antarwarga, menurutnya, sudah lama menjadi sistem perlindungan alami di Surabaya. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat agar menjadi sistem yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan inklusif. Perlindungan anak, kata dia, tidak boleh dibatasi oleh status administratif. Setiap anak yang berada di Surabaya berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang sama.

Pada akhirnya, ia berharap Kampung Pancasila bisa berkembang menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah.

“Jika ini berjalan, maka Kampung Pancasila bukan lagi slogan, tapi benar-benar menjadi ruang hidup yang melindungi setiap anak,” tegasnya.