Jakarta – Moderasi beragama di Jakarta harus membumi. Pasalnya Jakarta sebagai kota metropolitan dihuni oleh jutaan penduduk yang multi suku, ras, agama, dan lain-lain.
”Moderasi beragama di DKI Jakarta harus membumi, sehingga perbedaan-perbedaan dalam beragama itu adalah sebuah keniscayaan,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Cecep Khairul Anwar di Kantor Kemenag Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Cecep mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Karena itu, DKI Jakarta harus menjadi barometer dalam hal kerukunan, sehingga dapat mencegah adanya politik identitas.
”Mau tidak mau DKI Jakarta merupakan barometer untuk seluruh provinsi. Ketika ada letupan kecil apapun, itu langsung tersebar secara nasional. Untuk itu Pak Sekjen (Kemenag) meminta kami supaya tidak terjadi letupan atau politik identitas,” ucapnya.
Cecep mengimbau kepada para ASN yang ada di lingkungan Kemenag DKI Jakarta untuk tidak ikut politik praktis. Bila ingin ikut, ASN tersebut mau tidak mau harus mengundurkan diri. ”Itu hak (pilihan ikut politik praktis) tetapi ketika dia masih jadi ASN dia terkena regulasi undang-undang,” pungkasnya.