Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana membahas isu keamanan negara konflik, termasuk Palestina dan ISIS dalam rapat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terutama ketika Indonesia duduk sebagai presiden dewan tersebut pada Agustus mendatang.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan selama satu bulan memimpin DK PBB, Indonesia berencana menggelar 14 pertemuan guna membahas penyelesaian sejumlah isu termasuk konflik Palestina-Israel, Suriah, perang Yaman, situasi di Libanon, Somalia, hingga Korea Utara.
“Kita juga akan melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB terkait ISIS lantaran kita adalah ketua komite sanksi ISIS dan Al Qaeda. Ini menjadi pertemuan terbesar antiterorisme pada DK PBB,” kata Retno dalam jumpa pers virtual di Istana Presiden pada Kamis (16/7).
Indonesia juga akan mengikuti laporan strategis dari Sekjen PBB terkait ISIS.
Retno mengatakan semasa kepemimpinan RI di DK PBB, pihaknya akan mulai merancang dokumen tentang pemberantasan terorisme dalam penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi (PRR).
Lebih lanjut, Retno menyatakan Indonesia berupaya fokus pada beberapa hal selama menjadi presiden DK PBB yakni menyatukan dewan tersebut dengan menjembatani kepentingan negara adidaya, membiasakan dialog kolektif terkait mitigasi dampak pandemi virus corona.
Kemudian memajukan perdamaian yang berkelanjutan pasca-pandemi, dan memajukan upaya global untuk mengatasi tantangan keamanan yang muncul selama pandemi.