Jadi Persinggahan Pelaku Terorisme, BNPT Perkuat Koordinasi Aparat di Kaltara

Jadi Persinggahan Pelaku Terorisme, BNPT Perkuat Koordinasi Aparat di Kaltara

Tarakan – Kalimantan Utara (Kaltara) adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia. Letaknya yang berbatasan dengan Malaysia, menjadikan Kaltara sebagai salah satu tempat persinggahan para pelaku terorisme, terutama yang akan pergi ke Filipina Selatan.

“Tugas BNPT mengkoordinasikan aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Hari ini kita lakukan dalam rangka sinergitas di Kaltara agar penanggulangan terorisme di sini bisa lebih baik dan mancair,” ujar Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol. Budiono Sandi, SH, M. Hum saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme dan Pengamanan Asian Games XVIII di Tarakan, Kaltara, Kamis (9/8/2018).

Irjen Budiono mengungkapkan, secara umum kasus terorisme di Kaltara memang tidak terlalu menonjol. Tapi tidak menutup kemungkinan Kaltara menjadi incaran terorisme. Apalagi selama ini Kaltara menjadi tempat persinggahan pelaku terorisme dari Indonesia yang akan pergi ke Filipina Selatan.

“Ini fakta karena seperti beberapa pelaku yag sudah ditangkap Densus 88, Kaltara adalah salah satu tempat transit mereka (pelaku terorisme) berangkat ke Filipina Selatan. Artinya ancaman terorisme di Kaltara tetap ada,” ungkap mantan Wakil Kepala Densus 88 ini.

Apalagi, lanjut Irjen Budiono, Indonesia tengah bersiap menyelenggaran pesta olaharaga negara-negara Asia atau Asian Games XVIII 2018, sehingga BNPT terus bergerak melakukan koordinasi dan antisipasi dengan aparat baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini penting karena

Sebagai informasi, kata Irjen Budiono, sejak kejadian penyerangan di Mako Brimob Kelapa Dua, Densus 88 telah menangkap 286 pelaku tindak pidana terorisme. Kedepan, penanganan tindak pidana terorisme akan semakin berat setelah diputuskan organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai organisasi terlarang sehingga siapapun yang masuk organisasi tersebut bisa dikategorikan sebagai teroris. Hal ini sangat memungkinkan akan banyak dilakukan penangkapan di Kaltara.

“Dengan digelar Rakor ini, saya berharap hambatan berupa koordinasi antar aparat dalam penanggulangan terorisme di Kaltara ini cair dan tentu saja harus lebih baik ke depan,” tutur Irjen Budiiono Sandi.

Rakor Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme dan Pengamanan Asian Games XVIII di Tarakan dilaksanakan Subdit Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum, Direktorat Penindakan Hukum, Kedeputian Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.

Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum BNPT, Kombes Hando Wibowo S.IK, M.Si menjelaskan bahwa Kaltara dipilih karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena itu penguatan koordinasi dan sinergitas aparat sangat penting agar dalam penanggulangan terorisme di Kaltara bisa berjalan dengan baik.

Selain Deputi II BNPT Irjen Pol. Budiono Sandi, Rakor ini juga dihadiri Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Drs. Indrajit, SH. Beberapa narasumber hadir pada Rakor tersebut antara lain Dirgakkum BNPT Brigjen Pol Martinus Hukom, S.IK, MH, Dirjen Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejagung RI Sugeng Pudjianto, SH, MH, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM RI Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H, Aris Bawono Langgeng, SH, MHUM, (Ketua Majelis Hakim PN Jaksel yang memutus kasus JAD sebagai organisasi terlarang). Rakor ini diikuti para aparat terkait dari Polri, TNI, Kejaksaan, Lapas, dan lain-lain.