Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan menjadi daerah percontohan penguatan pendidikan Pancasila dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Kolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut diarahkan untuk memperkuat karakter, moral, dan kepribadian generasi muda di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Jalan Asia Afrika Nomor 65, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
“Kami, Provinsi Jawa Barat siap dijadikan role model pembangunan manusia Jawa Barat yang utuh melalui pendidikan Pancasila dari nilai-nilai dasar dari sekolah dasar,” tegas Erwan.
Menurut Erwan, penguatan pendidikan Pancasila semakin mendesak di tengah persoalan degradasi moral yang mulai terlihat di lingkungan pendidikan. Dia menyoroti sejumlah kasus perundungan terhadap guru hingga tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap tenaga pendidik.
Erwan menilai fenomena tersebut menunjukkan pentingnya mengembalikan pendidikan karakter sebagai bagian utama dari proses pembelajaran. Dia membandingkan kondisi saat ini dengan pengalaman pendidikan pada masa lalu, ketika hubungan antara guru dan murid diwarnai penghormatan yang kuat.
“Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru. Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Naudzubillah min dzalik, zaman kita dulu tidak ada seperti itu,” ujar Erwan.
Karena itu, menurut dia, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademis. Pembentukan moral, karakter, dan kepribadian peserta didik harus mendapatkan perhatian yang seimbang.
Erwan kemudian menyinggung Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Dia menilai materi PMP dahulu memberikan ruang lebih besar bagi penanaman moral sekaligus pemahaman nilai-nilai Pancasila.
“Dulu ketika akan lulus SD, SMP, dan SMA, ada EBTANAS. Salah satu yang menjadi modal dasar adalah agama, kemudian Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PMP diganti menjadi PPKN. Saya melihat PPKN lebih banyak berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, sementara pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat,” katanya.
Selain PMP, Erwan juga mengingatkan kembali pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dahulu diberikan secara berjenjang, termasuk kepada aparatur sipil negara (ASN).
Dia mempertanyakan mengapa pendekatan pendidikan karakter yang pernah diterapkan tersebut tidak lagi mendapatkan porsi penguatan seperti sebelumnya.
“Kenapa hal-hal yang baik seperti itu hilang? Kenapa nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai moral sekarang berkurang pelajarannya di sekolah?” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut baik kesiapan Pemprov Jawa Barat menjadi daerah percontohan penguatan pendidikan Pancasila. Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda.
Yudian mengatakan BPIP telah menyiapkan instrumen pembelajaran berupa buku teks utama Pendidikan Pancasila yang dapat dimanfaatkan mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.
“Sejak 2022, kita sudah punya buku teks utama Pendidikan Pancasila. Ada 12 buku untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sampai SLTA, termasuk buku untuk guru. Metode pendekatannya juga sudah agak berbeda, karena lebih menekankan pada tindakan,” ujar Yudian.
Dia menjelaskan, pembelajaran Pancasila tidak seharusnya berhenti pada penguasaan teori dan hafalan. Peserta didik perlu dibimbing untuk mengenali praktik pengamalan Pancasila di lingkungan sekitarnya.
“Guru diminta membimbing para siswa untuk melihat tindakan Pancasila di lingkungan sekitarnya. Dari situ nanti diadakan semacam penilaian, siapa tokoh-tokoh di daerah ini yang sudah mengamalkan Pancasila dari berbagai aspek kehidupan,” katanya.
Menurut Yudian, pengamalan Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas ekonomi, olahraga, hingga moderasi beragama.
Dengan pendekatan tersebut, siswa diharapkan tidak hanya memahami lima sila sebagai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan meneladani praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.
Selain melalui pembelajaran formal, BPIP juga mengembangkan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila melalui program Mahesawara. Program ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Kalau dulu namanya Manggala, sekarang kami punya nama Mahesawara. Ada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Jumlah yang sudah mengikuti program ini secara keseluruhan sekitar 900 orang,” ungkapnya.
Yudian menambahkan, sosialisasi buku teks utama Pendidikan Pancasila telah dilakukan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Barat. Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi tantangan karena karakteristik geografis dan kondisi wilayah yang beragam.
“Jawa Barat ini memiliki kontur geografis yang sangat dinamis. Banyak hal membutuhkan pendekatan tersendiri, termasuk bagaimana menjangkau wilayah-wilayahnya. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi daerah,” katanya.
Meski demikian, BPIP menyambut positif komitmen Pemprov Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas penerapan pendidikan Pancasila sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun karakter generasi muda.
Melalui penguatan pembelajaran yang menggabungkan pemahaman nilai dan praktik kehidupan sehari-hari, pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, menghormati sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.